Politik Pemerintahan

Rapat Koordinasi Dalam Rangka Evaluasi Penanganan Poso Secara Holistik

Palu, Satusulteng.com – Pada Kamis pagi (22 Juni 2016) bertempat di ruangan Polibu Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Wakil Gubernur Sulawesi Tengah H.Sudarto SH,M,Hum membuka rapat  Koordinasi dalam Rangka Evaluasi Penanganan poso Secara Holistik, rapat yang di ikuti Oleh Wakil Gubernur, Bupati Poso, Danrem dan Kapolda serta Asisten 3 deputi 5 Kemenkopolhukam dan anggota  tim dari Kementrian terkait sesuai dengan dengan surat yang dikirim oleh Kemenpolhukan kepada Kementerian terkait untuk bersama-sama  melaksanakan rapat koodinasi di Palu, selain itu rapat koordinasi ini ialah untuk menindak lanjuti hasil rapat di tingkat Menteri yang dilaksanakan di Kemenkopolhukam yang di pimpin langsung oleh Bapak Menteri Menkopolhukam di Jakarta Pada Tanggal 3 juni Tahun 2016, dimana dalam penanganan Poso perlu penanganan secara Holistik.

Selain itu, Kesimpulan dan penekanan  serta rekomendasi dari hasil rapat Ditingkat Menteri, rakor ini bertujuan memonitor atau mengevaluasi sejauh mana tindak lanjut rekomendasi dari hasil rapat tersebut, ada beberapa kesimpulan dan penekanaan Oleh Bapak Menteri, yang pertama Kepada Kementerian Dalam Negeri agar mendorong peran Bupati dalam memaksimalkan keberadaan babinkamtibnas dan babinsa dalam melaksanakan peran didesa, kemudian Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dalam mendorong program guru garis depan, mengajarkan nilai-nilai pancasila dan menerapkan kebiasaan kesetian kepada Negara kesatuan Republik Indonesia melalui doktrin pendidikan, Kemudian Kementrian Agama mengadakan trening terpadu ksusunya kegiatan dialog lintas agama serta kegiatan vesmiking dan theviskkeping kemudian mengadopsi permendikbud No 23 Tahun 2015 yang mewajibkan kegiatan rutin harian mingguan dan bulanan terkait kesetiaan terhadap NKRI untuk diterapkan di Pondok-pondok Pesantren,kemudian Kepda Kapolda Dan Pangdam hiarapkan melakukan pendataan dana desa dan jumlah warga dalam melaksankan pembinaan pengolaan dana desa, berkoordinasi terkait pembangunan pasar desa di masing masing desa untuk menggerakkan perekonomian desa, memberikan pendampingan masukan kepada Bupati dalam melaksanakan peran sebagai ketua tim terpadu penanganan konflik social.

Dalam sambutannya Wakil Gubernur Sulawesi Tengah mengucapkan terima kasih kepada Kemenkopolhukam  memilih Kota palu untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Ini apalagi beberapa hari kemarin terjadi baku tembak antara satgas tinombala dan kelompok radikal pimpinan Santoso dan mudah-mudahan upaya kita inginkan bersama agar daerah kita ini aman dengan tertembaknya tokoh radikal santoso , wakil gubernur juga menyatakan  terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya  kepada satgas tinombala yang berhasil melakukan tindakan tegas kepada pimpinan teroris Santoso.

Jika kita mencermati kehidupan berbangsa dan bernegara saat in,i dapat kita lihat dan rasakan eksalasi konflik social dalam masyarakat secara nasional menunjukkan kecendrungan yang meningkat, masyarakat lebih memilih cara penyelesaian dengan melalukan tindakan anarkis dalam menyampaikan masalah yang akhirnya meluasnya eskalasi menjadi kerusuhan atau konflik social demikian pula meningkatnya sikap kritis masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang kemungkinan dapat menjadikan masukan yang efektif namun juga dapat memberikan hambatan tersendiri bagi pemerintah dalam mengambil keputusan maupun didalam proses pelaksanaan, maka dari itu sangatlah penting bagi seluruh aparat pemerinah termasuk jajaran Kemekopolhukam RI untuk dapat berkordinasi dalam mencegah dan mengatasi konflik social yang terjadi, selain itu Wagub Sudarto menyatakan, Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah telah mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya penanganan konflik social dengan menindak lanjuti Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 7 Tahun 2012  dan peraturan menteri dalam negeri No 42 Tahun 2013 Tentang Pelaksanan Penanganan Konflik Sosial.

berdasarkan  peraturan dan perundang undangan tersebut, Kepala Daerah Mulai dari Gubernur dan Bupati Wali Kota telah melakukan berbagai upaya-upaya pencegahan konflik dengan melibatkan TNI dan Polri.

satusulteng
the authorsatusulteng