Palu, SatuSulteng.com – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE didampingi Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, S.Sos., MM menyambut kedatangan rombongan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu, pada Rabu (11/06/2025).
Adapun rombongan Kantor Staf Presiden (KSP) RI yang hadir terdiri atas Brigjen TNI (Purn) Syahnan, SE., MM selaku Tenaga Ahli Utama, Dr. Jeanne Francoise selaku Tenaga Ahli Madya, dan Ipan selaku Staf Pendukung.
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pengendalian Program Prioritas Presiden dan pengelolaan isu strategis sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019.
Kedeputian III Kantor Staf Presiden akan melaksanakan verifikasi lapangan terkait penyelesaian pascabencana di Sulawesi Tengah dan pengelolaan cagar budaya.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini bertujuan mengidentifikasi berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menuntaskan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah.
Selain itu, kunjungan ini juga untuk mendalami upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 dan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Tidak hanya itu, kegiatan ini juga bertujuan mendorong pengembangan program prioritas nasional melalui penguatan kolaborasi Triple Helix antara pemerintah, swasta, dan akademisi.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Hadianto menyampaikan pentingnya mitigasi bencana di wilayah Kota Palu, mengingat daerah ini memiliki potensi bencana yang tinggi.
“Kota ini perlu mitigasi yang baik. BNPB mencatat siklus gempa di Palu merupakan peristiwa pengulangan satu generasi, yaitu setiap 25 hingga 30 tahun,” ujar wali kota.
Wali kota juga menyambut positif kehadiran rombongan KSP, seraya mengungkapkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan yang belum terselesaikan, termasuk soal lahan eks HGB yang masa berlakunya telah berakhir sejak tahun 2019.
“Kehadiran staf khusus presiden ini bagaikan angin segar bagi kami, mengingat masih ada persoalan seperti lahan eks HGB yang belum ada kepastian hingga tahun 2025 ini,” tambah wali kota.
Lebih lanjut, Wali Kota juga mengenang dampak besar bencana 2018 yang menenggelamkan dua kelurahan di Kota Palu, yaitu Kelurahan Petobo dan Kelurahan Balaroa.
“Sekitar 176 hektare wilayah di Petobo dan 64 hektare di Balaroa tenggelam. Karena itu, tidak boleh lagi ada permukiman warga di wilayah tersebut,” tambah wali kota.
Rencananya, rombongan staf KSP akan melaksanakan monitoring dan evaluasi program prioritas nasional yang dimaksud selama tiga hari sejak tanggal 11 – 13 Juni 2025. Turut hadir dalam penyambutan ini para asisten Sekretariat Daerah Kota Palu dan sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Palu. (*)
