Palu, SatuSulteng.com – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE didampingi Wakil Wali Kota, Imelda Liliana Muhidin, SE., M.A.P., secara khusus menemui massa demonstran yang berkumpul di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu, pada Senin (01/09/2025).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WITA ini diikuti ribuan masyarakat, pengendara ojek online (ojol), serta mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Palu dan sekitarnya.
Dalam pertemuan terbuka itu, Wali Kota Hadianto menegaskan komitmennya untuk terus melakukan perubahan di Kota Palu dengan orientasi pelayanan kepada masyarakat.
“Saya merubah Kota Palu ini betul-betul berubah, pemerintahnya juga ikut berubah, melayani masyarakat. Hanya saja jangan kita beranggapan buruk terhadap pemerintah,” ujar Wali Kota Hadianto di hadapan demonstran.
Terkait isu pajak, Wali Kota menjelaskan bahwa tidak ada pajak khusus untuk UMKM, melainkan retribusi daerah yang telah diatur oleh pemerintah daerah yang sudah lama, nilainya sekitar Rp3.000 per hari, dan itu pun hampir tidak pernah dipungut.
Sementara pajak 10% yang berlaku di rumah makan merupakan kebijakan mengikuti aturan pemerintah pusat, namun wali kota membuka ruang untuk evaluasi.
Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Wali Kota menegaskan bahwa keputusan kenaikan nilai yang dianggap hingga 1000% telah dibatalkan.
Wali kota menambahkan, lonjakan tersebut hanya terjadi di beberapa zona tertentu seperti Kelurahan Layana Indah, akibat perubahan nilai ekonomi dari kawasan yang sebelumnya berupa hutan.
“Saya pastikan naik 1000% itu tidak ada lagi. Ini adalah bentuk perlindungan kepada masyarakat agar tidak dipermainkan dengan NJOP. Hanya saja saya akui, sosialisasi dari pemerintah sangat minim, dan ke depan tidak boleh lagi seperti itu,” jelas wali kota.
Untuk menindaklanjuti aspirasi, Wali Kota Hadianto mengundang perwakilan koordinator lapangan (korlap) demonstran, pimpinan lembaga mahasiswa kampus, dan komunitas ojol hadir dalam rapat bersama di Kantor Wali Kota pada Kamis mendatang.
Khusus bagi komunitas ojol, wali kota menjanjikan pembangunan shelter dengan fasilitas berteduh, tempat isi daya ponsel, hingga Wi-Fi gratis pada tahun ini.
Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat akan digunakan untuk pembangunan Kota Palu.
“Jadi kalau ditanya, kemana pajak yang diberikan oleh masyarakat? Itu untuk perubahan Kota Palu. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, demi Allah tidak ada keinginan saya untuk menyusahkan masyarakat,” jelas wali kota.
Wali kota mencontohkan, dari 144.280 lembar surat tagihan PBB yang diterbitkan pemerintah pada tahun 2024, hanya sekitar 2.700 wajib pajak yang membayar. Meski demikian, Pemkot tidak pernah melakukan pemaksaan.
“Kita berbeda dengan daerah lain, kita ingin menunjukkan Palu sangat kondusif. Ingat dulu gempa 2018, kota kita rusak berat, dan hari ini kita perbaiki kita punya kota, dan kita tunjukkan kita mau jaga itu,” tutup wali kota.
Pertemuan langsung Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan massa aksi tersebut berjalan kondusif.
Pemerintah Kota Palu menegaskan akan terus membuka ruang dialog agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada masyarakat. (*)
