Palu, SatuSulteng.com – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE menghadiri Halal Bihalal Asosiasi/Forum Pedagang Pasar se-Kota Palu, pada Senin, 27 Mei 2024 di sekitaran Pasar Inpres Manonda, Jalan Bayam, Kota Palu.
Halal Bihalal yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu ini diikuti sejumlah pedagang pasar yang ada di Kota Palu.
Dalam sambutannya, Wali Kota Hadianto berharap, semoga delapan forum pasar yang sudah terbentuk, semakin dikuatkan hubungan persaudaraannya.
Sehingga Asosiasi/Forum Pedagang Pasar se-Kota Palu mampu mengawal kebijakan pemerintah dan memperhatikan apa yang menjadi aspirasi para pedagang.
“Sehingga, apa yang menjadi harapan pedagang, betul-betul bisa terwakilkan dengan adanya forum ini,” kata wali kota.
Wali kota mengungkapkan, selama dirinya menjadi wali kota sekitar tiga tahun ini, salah satu masalah utama di Kota Palu adalah kehadiran pasar yang representatif.
Menurut wali kota, pasar-pasar strategis yang ada di Kota Palu, seperti Pasar Masomba, Pasar Inpres Manonda, Pasar Lasoani, belum menunjukkan sebuah pasar yang representatif yang dimiliki oleh sebuah ibu kota.
Salah satu contohnya, Pasar Inpres Manonda yang masih bebenturan dengan permasalahan sengketa. Sehingga Pemerintah Kota Palu terhalang untuk membangun yang representatif.
“Saya berharap, proses sengketa Pasar Manonda ini secepatnya berakhir. Sehingga Pemerintah Kota Palu mendapatkan pasar ini secara mutlak. Agar pembangunan pasar yang representatif untuk Pasar Inpres Manonda, betul-betul bisa kita wujudkan,” ujar wali kota.
Wali Kota Hadianto meyakini, Pemerintah Kota Palu mampu membangun pasar modern untuk Pasar Inpres Manonda, karena pasar ini sangat-sangat strategis. Sehingga ketika pasar ini diubah menjadi pasar yang representatif, pasti akan berkembang dengan baik.
“Saya berusaha untuk memberikan keringanan seringan-ringannya kepada masyarakat. Hanya memang kita butuh sinergitas. Karena yang bersumber dari masyarakat, akan kembali kepada masyarakat. Kenapa para pedagang menjual di luar pasar, karena memang keadaan pasar kita belum layak,” ungkap wali kota.
Wali kota mengatakan, banyak aset pasar di Kota Palu, tapi tidak dimiliki oleh Pemerintah Kota Palu. Semua itu tidak bisa disalahkan, karena kota ini hasil pemekaran dari Kabupaten Donggala.
Sehingga, kata wali kota, masalah aset, hampir sebagian besar aset ini hasil peralihan dari Kabupaten Donggala dan pencatatan asetnya tidak jelas.
“Itu yang melemahkan pemerintah, sehingga Pemerintah Kota Palu tidak bisa bangun. Persyaratan membangun itu, barang yang dibangun harus barang milik Pemerintah Kota Palu,” kata wali kota.
Sekali lagi, Wali Kota Hadianto berharap kepada ketua dan pengurus forum pasar se-Kota Palu, bisa mengawal pemerintah dengan baik. Forum harus proaktif berkomunikasi dengan dinas terkait.
Secara khusus juga, wali kota sangat berterimakasih atas keberadaan forum ini, karena sangat membantu pemerintah dan membantu para pedagang pasar untuk menyampaikan uneg-unegnya.
Kemudian, wali kota mengatakan, forum ini pasti akan dilaporkan ke pusat. Sehingga nantinya akan terkoneksi dengan dewan pasar.
Namun demikian, Wali Kota Hadianto berpesan, kalaupun nanti terhubung dengan pusat, diharapkan agar komunikasi terus dikuatkan dengan pemerintah daerah setempat.
“Pesan saya, untuk rumah kita marilah kita selesaikan sendiri. Yang tau menyelesaikan rumah kita adalah kita. Agar jangan sampai pengaruh-pengaruh yang tidak sesuai dengan kondisi kita, itu kita terima mentah-mentah. Sehingga berimplikasi terhadap sudut pandang atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah,” pesan wali kota.
Wali kota mewanti-wanti, kalau hal tersebut terjadi, maka Asosiasi/forum Pedagang Pasar yang tadinya saling bergandengan tangan, itu bisa berubah.
Di samping itu juga, jangan sampai forum ini tidak kritis terhadap kebijakan pemerintah. Asosiasi/forum Pedagang Pasar harus kritis, apalagi kebijakan yang tidak melibatkan forum ini.
“Kebijakan pemerintah terkait dengan pasar, harus melibatkan forum. Olehnya, harus bergandengan tangan. Ketika forum ini berkembang, jangan lupa pondasi awalnya,” ungkap wali kota.
Kemudian, harapan lain wali kota terhadap Asosiasi/forum Pedagang Pasar se-Kota Palu yakni menjaga kesolidan dan tidak terlibat dalam urusan politik praktis.
Forum Pedagang Pasar harus objektif dan netral untuk semua urusan. Jangan sampai terbawa arus politik.
“Jangan sampai tergiring. Saya minta forum ini betul-betul jadi forum komunikasi yang berhubungan dengan pasar,” tutup wali kota. (*/Red)
