Palu, SatuSulteng.com – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE didampingi Wakil Wali Kota, Imelda Liliana Muhidin, SE., M.A.P, memimpin langsung jalannya rapat terkait penanganan stunting di wilayah Kota Palu pada Senin (22/09/2025) di Ruang Rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pengurus TP-PKK kecamatan dan kelurahan se-Kota Palu, para lurah, camat, serta pimpinan OPD terkait. Pertemuan kali ini merupakan rapat lanjutan dari pembahasan dua minggu lalu.
Dalam arahannya, Wali Kota Hadianto menegaskan pentingnya tindak lanjut dari rencana aksi yang telah diminta pada rapat sebelumnya.
“Waktu itu saya minta TP-PKK kelurahan dan kecamatan menyiapkan rencana aksi. Rencana aksi tersebut harus diserahkan ke kecamatan, lalu diteruskan ke TP-PKK Kota untuk kemudian dikoordinasikan dengan Ibu Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab utama. Tujuannya agar langkah-langkah strategis penurunan stunting benar-benar dipersiapkan,” jelas wali kota.
Lebih lanjut, Wali Kota menyoroti data persentase stunting di Kota Palu yang saat ini berada pada angka 25,6 persen, lebih tinggi dari target nasional 14 persen.
“Seingat saya, pada 2023 stunting kita sempat turun ke 24 persen lalu 21 persen, namun tiba-tiba naik kembali. Apakah ini karena kita kehilangan fokus? Oleh karena itu, saya ingatkan kembali bahwa urusan stunting, gizi buruk, dan kesehatan lingkungan wajib jadi perhatian utama kita semua,” tegas wali kota.
Wali kota juga menyinggung capaian Kota Palu yang pada 2023 ditetapkan sebagai satu-satunya kota sehat di Sulawesi Tengah dan memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Sulawesi Tengah serta kawasan Indonesia Timur.
Namun, kondisi tersebut dinilainya belum sejalan dengan penanganan stunting.
“Palu adalah ibu kota, maka harus memenuhi standar sebagai sebuah ibu kota,” kata wali kota.
Wali Kota juga menekankan peran penting TP-PKK kecamatan maupun kelurahan sebagai penggerak utama di lapangan.
“Kalau ibu camat, berarti ibu adalah ibunya dari seluruh ibu-ibu di kecamatan itu, termasuk ibu lurah. Olehnya, kita harus bersikap sesuai posisi kita. Saya minta dibuatkan SK agar Ketua TP-PKK di setiap wilayah ditetapkan juga sebagai Ketua Satgas Penanganan Stunting di wilayahnya masing-masing,” jelas wali kota.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota bersama Wakil Wali Kota menyimak pemaparan rencana aksi dari masing-masing TP-PKK kecamatan maupun kelurahan yang telah ditunjuk untuk memperkuat koordinasi dan memastikan efektivitas strategi penurunan stunting di Kota Palu. (*)
