Palu, SatuSulteng.com – Wali Kota Palu diwakili Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, S.Sos.,MM menghadiri acara Sosialisasi Peluang Kerja di Luar Negeri (LN) bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, pada Selasa (10/06/2025) di GBK Andi Raga Pettalolo, Kota Palu.
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Menteri P2MI dengan pemerintah daerah tentang Tata Kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarga Di Provinsi Sulawesi Tengah Serta Deklarasi Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Ilegal Dan Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo) Di Sulawesi Tengah.
Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si menyebut berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, selama periode 2019–2024, jumlah penempatan pekerja migran indonesia asal sulawesi tengah menunjukkan tren yang fluktuatif namun signifikan.
Penempatan PMI dari daerah ini mencakup sektor formal seperti manufaktur, konstruksi, dan kesehatan, serta sektor informal, seperti domestik atau rumah tangga, dengan negara tujuan utama seperti Hongkong, Malaysia, Singapura, Arab Saudi, dan Jepang.
Pada tahun 2024, penempatan PMI dari Sulawesi Tengah telah mencapai 378 orang, dengan mayoritas berasal dari Kabupaten Poso, kabupaten Sigi, Kota Palu, dan Kabupaten Parigi Moutong.
Selain itu, tercatat pula sejumlah 66 peserta magang ke Jepang yang difasilitasi oleh Disnakertrans, ini menandakan bahwa minat kerja ke luar negeri melalui jalur yang legal dan terlatih semakin tinggi.
“Namun, di balik peluang kerja yang besar itu, kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa masih banyak warga kita yang berangkat secara non-prosedural,” ungkap gubernur.
Sejalan dengan itu, Menteri Abdul Kadir Karding menyebut ada lebih dari 1,7 juta lowongan kerja di luar negeri terbuka untuk masyarakat Indonesia.
“Tapi kita baru mampu mengisi sebagian kecilnya, karena banyak yang belum siap secara dokumen, keterampilan, dan bahasa,” kata menteri.
Menurut menteri, ada sejumlah sektor yang menawarkan pekerjaan formal dengan penghasilan yang menjanjikan.
Seperti kesehatan, manufaktur, konstruksi, hingga keperawatan di Jepang, Jerman, Korea, dan Kanada.
Namun, menteri menyayangkan masih banyak warga yang memilih jalur non-prosedural atau ilegal.
Olehnya, menteri menegaskan paradigma bekerja ke luar negeri harus diubah, bukan hanya untuk mencari uang, tetapi juga soal masa depan, pengalaman, dan kehormatan.
“Tapi semua itu harus lewat jalur legal, bukan calo atau dokumen palsu,” tegas menteri.
Untuk mendorong kesiapan generasi muda, menteri mendorong pembentukan Kelas Migran di sekolah-sekolah.
Dengan demikian, siswa yang berminat bekerja ke luar negeri bisa disiapkan sejak dini, baik dalam hal keterampilan teknis, bahasa asing, maupun kesiapan mental. Kegiatan kali ini dihadiri sejumlah bupati di Provinsi Sulawesi Tengah dan diikuti ribuan pelajar SMA, SMK, dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Palu. (*)
