Palu, SatuSulteng.com – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE, diwakili oleh Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu, Rahmad Mustafa, S.STP., M.Si, secara resmi melepas kepulangan rombongan Staf Kepresidenan Republik Indonesia di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu, Jumat pagi (13/06/2025).
Rombongan Staf Kepresidenan RI tersebut terdiri atas Brigjen TNI (Purn) Syahnan, SE., MM selaku Tenaga Ahli Utama, Dr. Jeanne Francoise selaku Tenaga Ahli Madya, dan Ipan selaku Staf Pendukung.
Mereka kembali ke Jakarta menggunakan Pesawat Garuda Indonesia yang lepas landas sekitar pukul 07.10 WITA.
Kunjungan kerja Staf Kepresidenan RI ke Kota Palu berlangsung dalam rangka pengendalian Program Prioritas Presiden dan pengelolaan isu strategis, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019.
Melalui Kedeputian III Kantor Staf Presiden, rombongan melakukan verifikasi lapangan atas penyelesaian pascabencana di Sulawesi Tengah serta pengelolaan cagar budaya di wilayah terdampak.
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan serta perhatian pihak Staf Kepresidenan terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Palu dan sekitarnya.
Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan memiliki beberapa tujuan utama, seperti mengidentifikasi tantangan serta kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menyelesaikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah.
Kemudian mengidentifikasi hambatan dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebagaimana amanat UU Nomor 11 Tahun 2010 dan UU Nomor 5 Tahun 2017.
Selanjutnya, mendorong penguatan sinergi lintas sektor melalui kolaborasi Triple Helix (pemerintah, swasta, dan akademisi) dalam pengembangan program prioritas nasional. Dengan selesainya kunjungan ini, Pemerintah Kota Palu berharap agar hasil evaluasi yang diperoleh dapat mempercepat proses penyelesaian berbagai agenda strategis nasional di daerah, sekaligus memperkuat pelestarian nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. (*)
