Palu, Satusulteng.com – Para peserta program padat karya pengentasan kemiskinan di Kota Palu kini harus bekerja enam hari setiap minggu untuk mengejar ketertinggalan jam kerja karena tertundanya program selama Januari-Februari 2018.
“Kita terpaksa menambah hari kerja dari dua hari menjadi enam hari seminggu agar waktu terhilang selama Januari-Februari bisa ditutupi supaya upah dua bulan tersebut bisa dibayarkan secara penuh,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kota Palu Moh. Rifani yang dihubungi di Palu, Senin.
Sebanyak 4.187 warga dari keluarga tidak mampu menjadi peserta padat karya pengentasan kemiskinan yang dibiayai dengan dana APBD kota setempat.
Para peserta normalnya bekerja dua jam setiap hari dan dua kali dalam seminggu, namun untuk menutupi kekurangan jam kerja selama dua bulan pertama, maka saat ini peserta harus bekerja enam kali seminggu dengan jam kerja dua jam/hari dengan upah Rp250.000/bulan yang disetor ke rekening masing-masing.
Namun, kata Rifani, pelaksanana kegiatan selama Januari-Februari 2018 tertunda karena proses penyelesaian administratif baik dari sisi peserta maupun anggaran. Ini menyebabkan kegiatan lapangan baru bisa dimulai pada 1 Maret 2018.
“Upah pada bulan Januari dan Februari akan diberikan setelah peserta memenuhi jam kerja untuk dua bulan itu,” ujarnya.
Ketentuan ini, kata Rifani, sudah disampaikan kepada semua peserta melalui pengawas masing-masing di setiap kelurahan, dan kebijakan ini tidak menemui kendala dalam pelaksanaannya.
Menurut dia, maanfaat dari kegiatan yang sudah berjalan sejak 2014 ini telah dirasakan oleh para peserta, terbukti dari berkurangnya jumlah peserta padat karya yang sebelumnya mencapai 6.000-an orang. Artinya jumlah keluarga miskin berkurang sebab sasaran program ini adalah mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.
“Setelah mengikuti kegiatan padat karya, banyak dari peserta yang strata ekonominya telah meningkat menjadi prasejahtera sehingga tidak lagi menjadi peserta padat karya,” ujarnya.
Target ke depan tentunya program ini bisa berjalan lebih baik lagi dan apa yang menjadi tujuan dari program yakni menolkan angka kemiskinan di ibu kota Provinsi Sulteng ini bisa terwujud.
Program ini juga dimaksudkan untuk membangkitkan kembali semangat gotong royong yang kini mulai luntur di tengah masyarakat. ***
