Palu, SatuSulteng.com – Pemerintah Kota Palu menjalani sesi penilaian tahap II berupa wawancara dan verifikasi dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2025, Rabu (17/09/2025) di Auditorium Kantor Wali Kota Palu.
Kegiatan tersebut diikuti oleh Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE secara daring dan dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota, Imelda Liliana Muhidin, SE., M.A.P, unsur Forkopimda, serta pejabat terkait lainnya.
Pada PPD tahun ini, Pemerintah Kota Palu mengusung program unggulan Inovasi Inkubator Bisnis Berbasis Digital (INBIS).
Program ini menjadi andalan karena dinilai mampu memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Palu.
Dalam pemaparannya, Wali Kota Hadianto menegaskan bahwa kehadiran inkubator bisnis merupakan upaya strategis Pemkot Palu untuk memastikan penyaluran anggaran kepada masyarakat dan pelaku usaha benar-benar efektif, efisien, serta tepat sasaran.
“Selama ini kami melihat penyaluran anggaran tidak terkawal dengan baik. Inkubator bisnis hadir untuk mengawal itu sekaligus menjadi wadah bagi pelaku usaha baru agar bisa tumbuh produktif. INBIS tidak membatasi siapa yang bisa masuk, terbuka bagi masyarakat umum maupun pemuda,” jelas wali kota.
Sejak diluncurkan pada 2023, program inkubator bisnis telah membantu sekitar 6.000 pelaku usaha di Kota Palu.
Program ini juga diperkuat dengan Akselerator Bisnis, yakni pendampingan berkelanjutan agar para pelaku usaha bisa terus berkembang sesuai target.
Menariknya, inkubator bisnis turut digerakkan oleh generasi muda Palu, termasuk Gen Z, yang berperan sebagai pendamping.
“Mereka memiliki idealisme yang kuat dan mampu memberikan pendampingan cepat bagi pelaku usaha,” tambah Wali Kota Hadianto.
Selain melalui jejaring langsung, Pemkot Palu juga menyediakan akses digital melalui aplikasi Sangupalu sehingga masyarakat dapat terhubung dengan inkubator bisnis dengan lebih mudah.
Program INBIS dinilai sebagai terobosan yang relevan dan berkelanjutan dalam mengawal UMKM Palu.
Wali Kota Hadianto menegaskan, program ini bukan sekadar untuk mendapatkan penghargaan, melainkan bentuk kesadaran Pemkot Palu dalam membangun kota pascabencana 2018.
“Pemerintah hadir sebagai pengawal pembangunan, bersama stakeholder memastikan kerja-kerja terbaik bagi masyarakat,” tutup wali kota. (*)
