Palu, Satusulteng.com – Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, sedang intensif mendata kerusakan bangunan fasilitas umum, ekonomi maupun sosial akibat bencana gempa, tsunami dan likuifaksi 28 September 2018, bersama tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Pendataan ini dilihat dari berbagai sektor di antaranya sektor perumahan, sosial keagaan, ekonomi produktif serta komunikasi dan lintas sektoral,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu Presly Tampubolon saat dihubungi di Palu, Kamis.
Dari pendataan empat sektor, diperkirakan kerusakan yang banyak berasal dari sektor perumahan, bahkan hilang tertelan lumpur akibat likuifaksi yang terjadi di Kelurahan Balaroa dan Petobo.
Ia menjelaskan bahwa inventarisasi kerusakan sarana dan prasarana umum akan dikaji perwilayah, hal ini dimaksudkan agar proses pendataan benar-benar tepat dan efektif.
Dari kajian tersebut, paparnya, akan menghasilkan data kajian kebutuhan dana rekonstruksi pascabencana yang kemudian hasilnya menjadi rekomendasi pemerintah daerah untuk diusulkan kepada pemerintah pusat untuk selanjutnya dilakukan renovasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.
Meski begitu, Presly mengaku belum bisa merinci berapa banyak fasilitas umum maupun sosial yang rusak, karena data mereka belum valid sebab masih dalam proses pendataan dan pengkajian.
Untuk sementara data rumah rusak berat dan hilang sekitar 800-an.
“Kami upayakan pendataan kerusakan fasilitas umum dan sosial serta fasilitas lainnya secepatnya rampung sehingga proses rekonstruksinya pun bisa segera dilakukan,” tambahnya.
Presly juga menguraikan bahwa saat ini telah memasuki masa transisi darurat menuju pemulihan dan rekonstruksi penanggulangan bencana, dan pemerintah sudah menyediakan tenda-tenda bantuan dari berbagai pihak hingga pembangunan hunian sementara untuk menjamin kehidupan korban.
Berdasarkan kebutuhan hunian, sebutnya, pemerintah harus menyediakan hunian sementara paling tidak 7.500 unit, yang akan disebar pada 29 titik. Saat ini terealisasi baru ratusan hunian oleh Kementerian PUPR, Kementerian BUMN dan berbagai pihak lainnya.
“Penyediaan huntara sebagai bentuk jaminan pemerintah terhadap masyarakat dan kami optimistis para pengungsi Palu sumuanya bisa menempati hunian yang disediakan sambil menunggu pembangunan hunian tetap,” tuturnya.
Tim SAR gabungan melakukan pencarian korban di Perumnas Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (6/10/2018). Pencarian korban terus dilakukan di Perumnas Balaroa yang mengalami kehancuran akibat likuifaksi tanah.
