Palu, Satusulteng.com – Pemerintah Kota Palu yakin data jumlah pengungsi korban bencana gempa, tsunami dan likuifaksi akurat sehingga tidak perlu diragukan.
“Sampai sekarang jumlah pengungsi kita yang terdata sekitar 43 ribu jiwa atau antara 10 ribu sampai 10.400 Kepala Keluarga (KK),”kata Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said alias Pasha saat menyambut rombongan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bekasi untuk menyerahkan bantuan kepada Pemkot Palu senilai Rp300 juta di rumah jabatan Wakil Wali Kota Palu, Sabtu (8/12) siang.
Wawali Pasha mengatakan 43 ribu pengungsi tersebut tersebar di shelter-shelter dan tenda pengungsia di 65 titik yang dibangun di delapan kecamatan di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah itu.
“Mereka ini yang setiap hari kami tanggung biaya makan dan minumnya. Untuk beras saja setiap hari kita butuh 16 ton. Kalau diuangkan senilai Rp150 juta. Itu belum termasuk lauk pauk,” sebut Pasha.
Untuk lauk pauk, lanjut vokalis Band Ungu itu, Pemkot Palu harus merogoh kocek tidak kurang dari Rp100 juta. Lauk pauk yang dikonsumsi pengungsi di antaranya mi instan, telur, ikan kaleng, sayur mayur dan daging.
“Ada daging pak. Ada pengungsi yang tidak bisa makan selain daging karena alergi jadi kita belikan juga daging ayam dan sapi. Memang tedengar lucu tapi kenyataannya memang begitu. Jadi kalau ditotal setiap hari kita keluarkan Rp250 juta pak,” jelas Pasha.
Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Palu Presly Tampubolon memaklumi ketidaksamaan data jumlah pengungsi antara relawan dan Pemkot Palu dalam pertemuan yang dipimpin Sekretaris Darah Provinsi Sulawesi Tengah sekali Ketua Pusat Data dan Informasi Bencana (Pusdatina) Hidyat Lamakarate (6/12).
“Kita tidak mempermasalahkan perbedaan data jumlah pengungsi itu. Mungkin dari relawan metode pengumpulan data yang digunakan dengan mengambil sampel di beberapa kelurahan,”ujar Presly.
Sementara tim yang dibentuk lanjut Presly, melakukan pendataan jumlah pengungsi menggunakan metode by name by address sehingga data pengungsi yang dikantongi Pemkot Palu dapat lebih diakui dan diyakini keakuratannya.
“Kita door to door . Langsung mendatangi seluruh titik pengungsian . Kepala – kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkot Palu yang diberitakan tanggungjawab untuk melayani pengubah di sejumlah kecamatan itulah yang berkoordinasi dengan lurah setempat mendata jumlah pengungsi yang ada di sana,”jelas Presly.
Hingga (29/11) sambung Presly, data jumlah pengungsi terpantau stagnan. Jika terjadi perubahan data hanya pada lokasi pengungsi menempati shelter atau tenda pengungsian.
Selain itu Presly mengimbau kepada para pengungsi agar melaporkan kepada tim dari Pemkot Palu yang selalu memantau pengungsi di seluruh titik pengungsian agar melapor jika pindah tempat pengungsian sebab jika tidak akan menyulitkan pemerintah kota dalam melakukan finalisasi data pengungsi yang berimbas pada penyaluran bantuan kepada para pengungsi.
“Misal ada Pengungsi yang pindah dari lokasi pengungsian di Keluaran Kawatuna ke lokasi pengungsian di Keluraha Balaroa. Itu yang kita minta melapor,” ucap Presly.
