Palu, SatuSulteng.com – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE secara resmi membuka Musyawarah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Siranindi pada Sabtu, 05 Agustus 2023 di Cafe Orange Padanjese, Kelurahan Donggala Kodi, Kota Palu.
Musyawarah yang dilaksanakan kali ini untuk mewujudkan program kerja pengurus LPM Kelurahan Siranindi periode 2023 – 2026.
Dalam sambutannya, Wali Kota Hadianto menyambut positif pelaksanaan musyawarah LPM Kelurahan Siranindi tersebut, apalagi melibatkan sejumlah unsur di kelurahan.
Seperti lembaga adata, RT, RW, majelis taklim, PKK, RISMA, Karang Taruna, maupun pemerhati-pemerhati yang ada di kelurahan seperti Satgas Pancasila.
“Langkah yang dilakukan ini sangat bagus. LPM mengambil inisiasi untuk menyamakan persepsi, menyamakan langkah dan rencana, dengan seluruh punggawa-punggawa di kelurahan,” ujar wali kota.
Menurut wali kota, langkah inilah yang dibutuhkan, karena kesatuan dan persatuan terkait pemahaman terhadap visi misi kota kedepan, masih perlu dikuatkan.
Maka diharapkan pilar-pilar utama yang berada di dalam kelurahan itu mampu membangun persepsi yang sama.
“Karena hanya dengan mampu membangun persepsi yang sama ini kemudian informasi yang sampai kepada masyarakat juga bisa satu. Karena kalau tidak sama persepsinya, maka sulit kita mau mencapai target kita yaitu perubahan yang total terhadap kota kita ini,” ungkap wali kota.
Wali kota menyatakan, perbedaan itu sah-sah saja. Tetapi bagaimana perbedaan itu menjadi rahmat koreksi dan evaluasi sehingga muncul satu kesepakatan.
Satu kesepakatan itulah yang kemudian disalurkan kepada masyarakat. Jangan sampai Ketua LPM bicara A, Ketua RW bicara B, Ketua RT bicara C, dan sebagainya.
“Tapi kalau semua berbicara dalam frekuensi yang sama, maka semuanya akan bisa sampai dengan baik. Oleh karena itu, apa yang dilakukan saat ini sangat baik,” lanjut wali kota.
Wali kota berharap musyawarah LPM ini betul-betul bisa membangun atau menjadi ekspektasi, bahwa ini bisa menjadi alat pemersatu bagi semua.
Selain itu, wali kota mengatakan semua hasil pekerjaan di Kota Palu ini merupakan hasil musyawarah.
Semuanya masih dalam koridor dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu.
Sehingga, Pemerintah Kota Palu-lah yang mengakomodir semuanya, baik hasil Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD, Musrenbang, pertemuan dengan masyarakat, maupun aduan secara langsung.
“Bisa jadi LPM itu menyampaikan rekomendasi yang bisa jadi itu prioritasnya. Sehingga tidak kesulitan bagi pemerintah untuk memetakkan lagi. Karena kalau ditanya masyarakat, jawabannya prioritas semua,” kata wali kota.
Semua itu, lanjut wali kota akan terakomodir apabila potensi-potensi penerimaan daerah dapat meningkat dan terkelola dengan baik.
“Daerah ini tidak bisa jalan kalau tidak ada uangnya. Sama seperti mobil, tidak bisa jalan kalau tidak diisi bensinnya,” ujar wali kota. (*/Red)
