Palu, Satusulteng.com – Pasigala Centre mengharapkan semua wali bencana menghargai kearifan lokal dan kepemimpinan Pemerintah daerah di Sulawesi Tengah, dalam semua operasional dan pengambilan keputusan, terkait mekanisme penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana di Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong.
“Dalam kasus Pasigala sudah ditetapkan sebagai bencana daerah, dan semua pemerintah berfungsi baik sekarang, jadi sudah semestinya proses rehabilitasi dan rekonstruksi di bawah kendali Pemerintah Daerah, dalam hal ini Gubernur dan Bupati, agar ada proses pembelajaran,” ujar Andika, Sekjend Pasigala Centre, di Palu /15/02/2019
Andika mengatakan, pelibatan Babinsa oleh kepala BNPB itu sudah menunjukan sikap curiga di awal terhadap kemampuan institusi lokal dan Pemerintah daerah.
Padahal kata Andika, BNPB sebagai Wali Bencana harusnya bisa memahami tahapan rehab rekon sebagai medan dan etape menuju Pemerintah daerah dan Masyarakat yang sadar dan tangguh bencana dalam satu kesatuan yang inklusif.
Menurut Andika, para Wali Bencana dan pengampuh program harus menyadari konteks pemulihan itu dalam perspektif tanggung jawab negara menghadirkan satu kehidupan baru yang menjamin hak-hak warganya.
“Negara harus dihadirkan dan bukan hanya karena tanggung jawab konstitusi semata, tetapi yang paling penting, harus paham secara sosiologis dan antropologis apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah,” ujar Andika.
Andika berharap, semua pihak jangan membuat pola yang menjauhkan masyarakat dengan pemerintahnya sendiri. Sebab kata Andika, tidak ada yang akan menanggung impact dari dampak positif maupun kesalahan tekhnis penanganan bencana selain Pemerintah daerah dan rakyatnya.
“Berhasil atau tidaknya rehab rekon itu bukan saja dinilai dari segi pemulihan infrastruktu fisik, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana lahirnya kesadaran kritis yang melahirkan tanggung jawab bersama untuk
kesiap-siapagaan dan pengurangan resiko bencana,”terang Andika.
Apalagi kata Andika, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan enam resolusi tanggap bencana, salah satunya adalah memberikan andil yang besar pada pemerintah daerah.
Selain itu kata Andika, aspek kearifan lokal jangan dipandang sebelah mata. Sebab, kekuatan untuk pulih dari bencana, besar peran dan sangat ditentukan oleh institusi lokal dalam semua level spasial dan dimensi keberagaman.
“Pemerintah daerah dan kearifan lokal itu kekuatan untuk mempercepat proses pemulihan, tanpa mengenali kearifan lokal, potensi impact positif yang diharapkan, saya kira sulit mencapai substansi,” terang Andika.
