Kolonodale, Satusulteng.com – Tim Ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro bersama
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara melalui Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Morowali Utara gelar kegiatan Focus Group Discussion(FGD) pada tanggal 3
Desember 2025.
Kegiatan ini menghadirkan jajaran pemerintah daerah, Bupati Morowali Utara, Dr.dr. Delis
Julkarson Hehi, MARS, Sekretaris Daerah Morowali Utara, Ir.Musda Guntur, MM, Kepala
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kartiyanis, beserta jajaran Dinas Kabupaten
lainnya, serta Kepala Kecamatan Bungku Utara, Asgard Lawahe,S.Pd.
FGD ini menampilkan pemaparan hasil riset Tim Ekspedisi Patriot Kawasan Transmigrasi
Bungku Utara yang telah berproses selama empat bulan di Kawasan Transmigrasi Bungku
Utara, Morowali Utara Sulawesi Tengah sejak Agustus 2025.
Tim yang di pimpin Fajrin
Pramana Putra,S.P.,M.Sc, berfokus pada riset pengembangan komoditas unggulan di
Kawasan Transmigrasi Bungku Utara.
Sekretaris Bupati Morowali Utara,Musda Guntur mewakili Pemerintah Kabupaten Morowali
Utara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Ekspedisi Patriot Undip yang
telah bertugas di Kawasan Transmigrasi Bungku Utara dalam mengkaji kawasan untuk
pembangunan ekonomi daerah. “Pelaksanaan FGD ini adalah bentuk hasil kerja keras Tim
Ekspedisi Patriot Undip selama 4 bulan di Kawasan Transmigrasi Bungku Utara yang
bertujuan untuk membangun dan mengembangkan ekonomi transmigrasi yang menjadi
tanggung jawab bersama dan dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Daerah
dalam mengambil kebijakan,” ujarnya.
Temuan tim, Bendungan Ula seharusnya menjadi kunci dalam pengembangan sektor
pertanian dan perkebunan di Kecamatan Bungku Utara, bendungan tersebut mampu
mengairi sekitar 2.315 hektar areal persawahan dan perkebunan di Kecamatan Bungku
Utara.
Namun, bendungan tersebut justru menjadi hambatan utama karena belum berfungsi optimal. Pembangunan terhenti pada tahun 2021 akibat pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19.
Hingga kini, bendungan tersebut belum dapat mendistribusikan air
ke sejumlah area lahan. “Sertifikat Bendungan Ula masih menjadi milik Kementerian Transmigrasi,sehingga perlu dilakukan pertemuan antara Pemerintah Provinsi dengan
PUPR untuk melanjutkan pembangunannya,dan itu akan menjadi rencana kerja tahunan
yang akan berakhir di tahun 2027,” ujar Kartiyanis, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi.
Penyediaan benih dan pupuk masih menjadi tantangan dalam sektor perkebunan dan
pertanian di Kawasan Transmigrasi Bungku Utara.
Fajrin, Ketua Tim Ekspedisi Patriot Undip Bungku Utara Luaran 2, menyampaikan bahwa maraknya alih fungsi lahan menjadi kebun
sawit dikhawatirkan mengurangi lahan pangan, mengganggu keseimbangan lingkungan,
serta menghilangkan keragaman vegetasi yang berpotensi memicu banjir dan longsor.
Perubahan tata guna lahan tanpa perencanaan yang matang dapat menimbulkan persoalan
jangka panjang.
Asgard Lahawe, Camat Bungku Utara, menambahkan bahwa pada tahun 2007 wilayah
tersebut pemah mengalami bencana longsor akibat pembukaan lahan,penebangan kayu,
dan alih fungsi lahan menjadi kebun sawit di kawasan dataran tinggi.
Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut dari pemerintah dan dinas terkait untuk merumuskan langkah
strategis dalam menekan laju konversi lahan menjadi kebun sawit.
Diskusi yang berlangsung turut membuka ruang diskusi dalam menyampaikan pandangan,
aspirasi mengenai kondisi perkebunan dan pertanian di wilayah kawasan transmigrasi.
Hasil diskusi menjadi data penting dari kegiatan FGD untuk menyusun rekomendasi strategis
untuk mengembangkan komoditas unggulan yang relevan dan faktual.
Berlangsungnya FGD ini, diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kebijakan
perkebunan dan pertanian yang berfokus pada potensi komoditas unggulan lokal,sekaligus
mendorong sinergi antara pemerintah,akademisi,dan kelompok tani untuk mewujudkan
perkembangan kawasan yang lebih produktif dan berkelanjutan. (**)
