Touna, Satusulteng.com – Bupati Mohammad Lahay SE, MM didampingi Wakil Bupati Admin AS. Lasimpala, S.IP dan Sekertaris Daerah Kabupaten Tojo Una-una, Taslim DM.Lasupu, SP, MT memimpin jalannya Rapat Koordinasi (Rakor) Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), instansi vertikal dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis Lingkup Pemda Tojo Una-una, Senin (27/8/2018) di ruang rapat kantor Bupati setempat.
Turut hadir dalam rakor tersebut, Kejari, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kapolres, Dandim 1307 Poso, Ketua Pengadilan Negeri Poso, Perwira Penghubung, Camat, para Asissten, Kabag, Ketua KPU, Kepala BNNK Touna, Kepala BTNKT yang diwakili dan Kepala UPTD KPH Sivia Patuju
Dalam pengantar Rakor Bupati Touna, Mohammad Lahay menyampaikan bahwa tahun 2018 ini merupakan tahun ke-3 penyelenggaraan pemerintahan kami.
“Oleh karena itu, pertemuan ini sangat penting karena bertujuan untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan diwilayah Kabupaten Tojo Una-una. Serta untuk menjawab berbagai macam isu-isu strategis yang terjadi dalam rangka mengupayakan pencapaian visi dan misi Pemerintah Tojo Una-una secara cepat dan tepat,” kata Bupati.
Lanjut kata Bupati, seperti permasalahan penggunaan Narkoba dikalangan remaja khususnya anak usia sekolah.
“Untuk mengatasi permasalahan itu perlu adanya peran serta seluruh elemen masyarakat, toko agama, adat, pemuda, wanita, ormas dan juga LSM serta mengoptimalkan forum-forum strategis kemitraan masyarakat,” jelas Bupati Touna.
Selain itu, kata Bupati untuk mengantisipasi potensi konflik dalam masyarakat karena adanya tingkat kepekaan sosial melalui upaya giat deteksi dini. Antisipasi dini dan cegah dini serta melaksanakan koordinasi yang intensif antara pemerintah dan aparat.
“Hal ini juga memerlukan penanganan yang serius, serta sumbangsih saran dan masukan kepada kita semua. Sehingga berbagai macam permasalahan tersebut dapat kita atasi bersama, agar tercipta stabilitas keamanan masyarakat di Kabupaten Tojo Una-una,” ujarnya.
Bupati berharap semoga dari output pertemuan ini dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang telah dan sedang terjadi diwilayah Kabupaten Tojo Una-una seperti, aksi teror bom ditempat ibadah yang terjadi di Gereja GKI lokasi pertokoan, maraknya pengunaan narkoba, adanya kelangkaan pendistribusian BBM dan LPG di wilayah Kepulauan.
“Serta maraknya pembalakan Ilegal logging, adanya praktek fishing yang menggunakan bahan peledak dan pembisuan, adanya praktek prostitusi PSK, terindentifikasinya penyebaran penyakit menular HIV dan AIDS , sebanyak 26 kasus, pendampingan dan pembinaan aparat desa dalam pengelolaan anggaran dana desa, pembangunan infrastruktur komunikasi untuk 80 desa yang blackspot, penegasan batas desa yang berada diwilayah daratan, persiapan menghadapi Ivent Daerah Pesona Lipuku dan TDCC, pembebasan lokasi seluas 30 hektare untuk pembangunan batalion, tindak lanjut usulan pembangunan kantor Pengadilan Negeri Poso,”jelasnya.
Dia juga berharap melalui rakor ini dukungan dari jajaran Forkopimda dan instansi vertikal yang hadir untuk kiranya bersama-sama dengan unsur pemerintah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
“Semua ini memerlukan penanganan yang serius serta sumbangsih saran dan masukan kepada kita semu, sehingga berbagai permasalahan tersebut dapat kita atasi bersama. Agar tercipta stabilitas keamanan masyarakat di Kabupaten Tojo Una-una, karena momen yang berharga dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.(yaya.
