Jakarta, SatuSulteng.com – Wali Kota Palu H.Hadianto Rasyid, S.E membuka giat Bimbingan Teknis Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Palu Tahun Anggaran 2023.
Acara dilaksanakan di Hotel Orchardz Jayakarta Jakarta 15-01-2024. Acara dihadiri seluruh kepala OPD dan jajarannya.
Hadir mendampingi Sekda Kota Palu Irmayanti, S.Sos, M.M, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Palu, DR Moh Rizal.
Dikesempatan tersebut, juga hadir Plh Direktur EKPKD Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri RI Terkait Penyusunan Laporan Dra. Imelda, M.AP sekaligus menjadi narasumber.
Dikesempatan tersebut, Wali Kota Palu menyampaikan terimakasih dan pengharagaan kepada seluruh kepala OPD dan jajarannya atas kehadirannya di kegiatan ini. Saya berharap diikuti semua rangkaian giat mulai dari LPPD, Sakip dan Lakip hingga selesai.
Dan terimakasih yang tak terhingga atas kehadiran pihak Kemendagri dalam hal ini Plh Direktur EKPKD Dirjen OTDA Kemendagri RI Dra Imelda, M.AP dan jajarannya digiat Pemkot Palu.
Sebut Walikota Palu, kegiatan ini semakin menguatkan pemahaman kita bersama menyiapkan LPPD dengan baik dan benar. Bukan hanya sekadar menyusun LPPD saja.
Tetapi semua penyusunan itu kembali kepada semua rencana kerja sesuai dengan visi misi kerja kita semua.
Saya berharap kegiatan ini kita ikuti dengan sebaik baiknya. Agar perform kita kerja kita di Pemkot Palu semakin bagus. Saya juga ikuti kegiatan ini sagar bisa lebih menambah pengetahuan saya sebagai Walikota Palu.
Seraya menambahkan agar seluruh peserta ikuti kegiatan ini sampai selesai baik LPPD, Sakip dan Lakip sukses kita bersama Solid Bersama Bergerak Semakin Cepat.
Sementara itu, Plh Direktur EKPKD Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri RI Dra Imelda, M, AP menyampaikan apresiasi kepada Walikota Palu dan jajarannya dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Jakarta.
Sebutnya, saat ini Kemendagri telah meluncurkan versi terbaru aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD), yakni SILPDD versi 1.2.
Sebagai informasi, aplikasi SILPDD versi 1.2 merupakan pembaruan dari SILPPD versi 1.1. Pembaruan aplikasi tersebut dapat membantu pelaksanaan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (pemda), serta menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah dalam memonitor urusan pemerintahan.
Aplikasi ini juga bisa memonitor tujuan desentralisasi dari aspek pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan, yang pada akhirnya akan dijadikan sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan di masing-masing pemerintah daerah dan sebagai bahan pembinaan oleh pemerintah pusat.
Dengan versi terbaru tersebut, ia melanjutkan, aplikasi SILPDD juga siap digunakan oleh seluruh pemda se-Indonesia. (*/Red)