Palu, SatuSulteng.com – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE bersama Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, SE., M.A.P, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Palu mengikuti pertemuan virtual dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Selasa (02/09/2025), dari ruang kerja Wali Kota Palu.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang menyampaikan arahan terkait perkembangan situasi nasional terkini, sekaligus rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2025.
Dalam paparannya, Mendagri menyebutkan bahwa sejak 25 Agustus 2025 tercatat 107 titik aksi di 32 provinsi.
Aksi-aksi tersebut dipicu oleh sejumlah isu, antara lain tuntutan pembatalan kenaikan tunjangan DPR, desakan transparansi gaji, hingga penolakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Menanggapi kondisi ini, Mendagri menjelaskan langkah-langkah strategis yang telah diambil Presiden, antara lain menggelar rapat kabinet internal, bertemu dengan tokoh agama, ormas, serta pimpinan lembaga tinggi negara.
Selain itu, Forkopimda di daerah juga diminta melakukan deteksi dini, memperkuat koordinasi pusat-daerah, serta membedakan antara demonstrasi damai dengan aksi yang berujung pada kekerasan.
Mendagri Tito juga menginstruksikan para kepala daerah untuk segera mengadakan rapat Forkopimda guna memperkuat koordinasi, melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan ormas dalam menjaga situasi tetap kondusif, serta menggelar doa bersama untuk mendinginkan suasana.
Di samping itu, pemerintah daerah diimbau mendorong program pro-rakyat seperti Gerakan Pasar Murah (GPM), menunda acara seremonial yang mewah, menghindari sikap “flexing” kemewahan pejabat, menunda perjalanan dinas ke luar negeri, serta memastikan kepala daerah tetap berada di wilayahnya masing-masing.
“Segera perbaiki fasilitas publik yang rusak akibat kerusuhan untuk menghindari trauma masyarakat,” tegas Mendagri.
Dalam rapat tersebut, Mendagri juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memperkuat kerja sama dengan Bulog dalam pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Kementerian Perdagangan pun diminta memastikan ketersediaan minyak goreng “Minyak Kita” di daerah-daerah.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah pada 1 September 2025 merilis data inflasi bulan Agustus 2025.
Inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Tengah tercatat sebesar 4,02 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,04.
Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Tolitoli sebesar 5,70 persen (IHK 117,15), sedangkan inflasi terendah tercatat di Kota Palu sebesar 2,98 persen dengan IHK 108,86.
Adapun inflasi month to month (m-to-m) Agustus 2025 sebesar 0,06 persen dan inflasi year to date (y-to-d) sebesar 3,62 persen.
Penyumbang inflasi bulanan terbesar berasal dari kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,74 persen dengan andil 0,06 persen.
Disusul kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,17 persen (andil 0,02 persen), serta kelompok pendidikan sebesar 0,30 persen (andil 0,01 persen).
Komoditas penyumbang inflasi meliputi beras, bawang merah, ikan kembung, ikan cakalang, ikan selar, nasi dengan lauk, udang basah, ketimun, ikan katamba, dan terong.
Sementara itu, komoditas yang menyumbang deflasi antara lain tomat, cabai rawit, cabai merah, bawang putih, daging ayam ras, dan minyak goreng.
Melalui rapat ini, Pemerintah Kota Palu bersama Forkopimda menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti arahan Mendagri, baik dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, maupun dalam mengendalikan laju inflasi di Kota Palu dan Sulawesi Tengah secara umum. (*)
