Palu, SatuSulteng.com – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE secara simbolis meresmikan Kantor Kelurahan Baru pada Rabu, 20 September 2023 di Jalan KH. Mas Mansur No. 03, Kota Palu.
Peresmian tersebut ditandai dengan penandatangan prasasti dan pengguntingan pita, oleh Wali Kota Hadianto serta pembacaan doa dan pemotongan tumpeng oleh imam setempat.
Dalam sambutannya, Wali Kota Hadianto berharap kantor kelurahan yang baru dibangun ini, betul-betul memenuhi ekspektasi dari masyarakat. Sehingga kerja-kerja lurah juga akan berjalan dengan baik.
Kepada seluruh ketua RT dan RW di kelurahan setempat, wali kota menyatakan banyak tantangan yang akan dihadapi kedepan.
Tantangannya yaitu, bagaimana secepatnya membawa kota ini semakin maju semaju-majunya. Maju dalam arti jangan kebut-kebut.
Akan tetapi tingkat perbaikan semakin merata serta perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar, seperti pendidikan, sosial, maupun ekonomi juga semakin merata.
“Tetapi yang menjadi catatan, bahwa semua hal itu dapat tercapai kalau kita bersama,” kata wali kota.
Wali kota mengungkapkan, di tahun 2022, piutang PBB Kota Palu mencapai Rp90 miliar, artinya masih banyak masyarakat yang tidak bayar PBB.
Bayangkan Kota Palu ketika Rp90 miliar itu masuk, bukan cuma Kelurahan Baru yang diselesaikan kantor lurahnya, akan tetapi wilayah lain juga.
Di samping itu, Pemerintah Kota Palu juga akan menyelesaikan masalah drainase, kondisi pasar yang belum representatif, dan lainnya.
“Bahkan gaji RT dan RW bisa naik lagi, bisa Rp1 juta, yang penting PBB lunas semua,” kata wali kota.
Kemudian lagi, lanjut wali kota, permasalahan retribusi sampah yang belum sesuai harapan, padahal biaya pengelolaan lingkungan itu mahal.
Sebagai contoh anggaran yang dibutuhkan untuk Padat Karya dengan gaji Rp1 juta, sebanyak Rp45 miliar dan operasional pengangkut sampah sekitar Rp35 miliar.
Jadi sudah sekitar Rp80 miliar anggaran yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Palu untuk pengelolaan lingkungan.
“Armada kita dari 18 unit, saat ini sudah 100 unit lebih. Kalau orang buang sampah masih di Jalan Selar, berarti orang yang belum bayar retribusi. Kalau sudah bayar, tinggal taruh depan rumah sampahnya,” ujar wali kota.
Jika dirincikan, retribusi sampah yang berjumlah Rp35 ribu perrumah setiap bulan, berarti masyarakat hanya membutuhkan Rp1.200 perhari untuk menyisihkan.
“Masa berat kita punya hati. Jumlah rumah di Kota Palu sekitar 154.000 rumah, berarti kalau dihitung-hitung, sekitar Rp6 miliar setiap bulan dari retribusi sampah. Tapi sampai dengan bulan sembilan ini, pembayaran retribusi baru mencapai Rp7 miliar. Berarti yang harusnya setiap bulan kita dapat sekitar Rp6 miliar, baru ta kumpul sembilan bulan kemudian. Padahal anggaran kita Rp80 miliar setiap bulannya. Kalau pengusaha ini, langsung gulung tikar,” jelas wali kota.
Oleh karena itu, Wali Kota Hadianto berharap kepada seluruh masyarakat untuk membayar retribusi sampah dan PBB sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah.
“Bukan untuk saya itu, tetapi untuk kita masyarakat. Oleh karenanya itu, mumpung saya jadi wali kota, kita adakan memang dan pengelolannya kita buat seperti ini memang, agar wali kota berikut mengikut,” ucap wali kota.
“Karena apa yang kita kerjakan saat ini nampak, sehingga jika ada perbaikan tidak mengurangi, tetapi menguatkan. Kenapa gaji RT RW harus dinaikkan? Supaya meningkatkan performa kerja kita. Tinggal saya berharap mari kota sukseskan dan kawal. Tanpa kerjasama dari kita semua, ini susah,” tambah wali kota. (*/Red)
