Palu, Satusulteng.com – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE didampingi Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, SE.,M.A.P bersama sejumlah pejabat terkait, menerima langsung ratusan tenaga honorer yang melakukan aksi demonstrasi di Auditorium Kantor Wali Kota Palu, pada Senin (24/11/2025).
Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Kota Palu itu datang untuk mendesak kejelasan status kepegawaian terkait proses pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Para peserta aksi juga menyampaikan keluhan mengenai nasib honorer yang telah lama mengabdi serta perkembangan pengajuan data mereka ke Kementerian PAN-RB.
Dalam dialog terbuka tersebut, Wali Kota Palu H. Hadianto Rasyid menegaskan bahwa Pemerintah Kota Palu akan melakukan komunikasi intensif dengan KemenPAN-RB untuk memperjuangkan pengakomodiran nama-nama tenaga honorer yang telah diusulkan.
“Ini menjadi permintaan besar, dan Pemerintah Kota Palu siap atas pembiayaan P3K yang akan diangkat, baik yang bekerja paruh waktu maupun yang sudah berjalan,” ujar wali kota di hadapan awak media.
Wali Kota menyebutkan bahwa para tenaga honorer merupakan bagian dari keluarga besar Pemerintah Kota Palu yang selama ini berjuang dan bekerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Untuk memastikan kejelasan nasib para honorer, Wali Kota Palu bersama jajarannya berencana untuk menemui MenPAN-RB didampingi tiga perwakilan dari Aliansi Honorer Kota Palu.
“Hari Kamis, dari perwakilan keluarga honorer yang belum terangkat ada tiga orang. Saya, BKD, dan nanti saya lihat OPD mana yang akan saya bawa,” pungkas wali kota.
Sementara itu, Ketua Aliansi Honorer Kota Palu, Arifin, mengapresiasi hasil pertemuan tersebut karena adanya tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah.
“Kami minta kepada KemenPAN-RB agar link dibuka karena banyak kasian ini teman-teman yang terakomodir. Hari ini yang terpenting karena ada tindak lanjut,” ucapnya.
Arifin menjelaskan, sebelumnya terdapat 1.250 data tenaga honorer yang diajukan, namun setelah proses validasi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), jumlah tersebut tersaring menjadi 998 orang.
Data inilah yang akan diperjuangkan ke Jakarta.
“Salah satu poin terpenting adalah meminta KemenPAN agar tetap membuka link pendaftaran pengusulan P3K, khususnya untuk tenaga paruh waktu di Kota Palu,” tegasnya.
Pertemuan tersebut berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat keamanan, serta diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperjuangkan aspirasi tenaga honorer Kota Palu. (*)