Palu, SatuSulteng.com – Wali Kota Palu diwakili Plt. Asisten Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palu, Rahmat Mustafa, S.STP., M.Si., mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari ruang pertemuan Kantor Wali Kota Palu pada Selasa (4/3/2025).
Rapat yang diikuti oleh seluruh daerah se-Indonesia ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dirangkaikan dengan pembahasan Akselerasi Sertifikasi Produk Halal.
Dua isu utama yang dibahas adalah strategi pengendalian inflasi dan percepatan sertifikasi halal, yang dinilai sebagai langkah penting untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, menekankan bahwa sertifikasi halal bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga strategi ekonomi nasional.
Dengan mayoritas penduduk dunia yang beragama Islam, sertifikasi halal menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia.
Namun, Indonesia masih tertinggal dalam produksi dan ekspor produk halal dibandingkan negara-negara non-Muslim seperti Brasil dan India.
Survei menunjukkan bahwa 87,2% masyarakat Indonesia lebih memilih produk bersertifikat halal, menandakan pentingnya jaminan kehalalan dalam membangun kepercayaan konsumen.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia, Haikal Hasan, menyoroti potensi besar industri halal.
Ia mengungkapkan bahwa nilai pasar produk halal dunia diperkirakan mencapai Rp20.640 triliun pada 2024, namun Indonesia baru menguasai sekitar 3,2% dari total nilai tersebut.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam percepatan sertifikasi halal adalah keterbatasan rumah potong hewan (RPH) yang bersertifikat halal.
Dari 500 RPH yang ada di Indonesia, hanya 50% yang memenuhi standar halal.
Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah tenaga profesional di sektor halal, termasuk menambah 80.000 juru sembelih halal dan meluncurkan program “Satu Desa, Satu Juru Sembelih Halal” bekerja sama dengan Kementerian Desa.
Selain pembahasan sertifikasi halal, rapat ini juga menyoroti kondisi inflasi nasional.
Menteri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Indonesia mencatat deflasi sebesar -0,09% secara tahunan (YoY) pada Januari 2025.
Deflasi ini disebabkan oleh efisiensi pasar dan stabilisasi harga, bukan karena penurunan daya beli masyarakat.
Inflasi di Indonesia dikategorikan ke dalam tiga komponen, yaitu inflasi bergejolak (volatile food), inflasi administrasi (administered prices), dan inflasi inti (core inflation).
Meskipun terjadi deflasi, daya beli masyarakat tetap stabil, yang tercermin dari pertumbuhan konsumsi makanan dan minuman sebesar 2,25% serta kenaikan sektor perawatan pribadi dan jasa sebesar 8,4%.
Pemerintah daerah diharapkan dapat terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas harga dan mempercepat sertifikasi halal guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. (*)
