Palu, SatuSulteng.com – Pemerintah Kota Palu menerima kunjungan dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), Selebes Bergerak, dan Yayasan Gemilang Sehat Indonesia (YGSI), pada Senin (23/06/2025).
Kunjungan ini diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, SE., M.A.P, di ruang kerjanya.
Selanjutnya, rombongan juga berkesempatan melakukan audiensi langsung dengan Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE, di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari YGSI, Riki Ramdani, memaparkan pelaksanaan program Generation Gender atau Gen G yang telah berjalan selama lima tahun di Kota Palu.
Program ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan berbasis gender serta mencegah perkawinan anak.
“Program ini sudah memasuki tahun terakhir, dan kami ingin menyampaikan kepada Pemerintah Kota Palu capaian-capaian yang telah diraih serta membahas potensi kolaborasi ke depan,” ujar Riki dalam wawancaranya.
Ia menjelaskan bahwa program Gen G telah memperkuat kapasitas kelompok anak muda di Kota Palu dalam memahami dan menangani isu kekerasan berbasis gender di tingkat kelurahan.
“Kalau tidak ada keberlanjutan dan kolaborasi dengan Pemerintah Kota, program ini bisa berhenti begitu saja. Padahal, ini sudah memberikan dampak yang baik. Maka dari itu, kami melihat peluang kerjasama agar program ini bisa berlanjut dan diperluas,” tambahnya.
Menurut Riki, Wali Kota Palu merespons positif keberadaan program Gen G.
Bahkan, direncanakan akan ada pertemuan lanjutan agar Pemerintah Kota Palu dapat terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program ini ke depan.
YGSI yang berbasis di Jakarta diketahui telah bekerja sama dengan tiga mitra lokal di Kota Palu, yakni Koalisi Perempuan Indonesia, LBH APIK Sulawesi Tengah, dan Celebes Bergerak.
Ketiganya menjalankan program Gen G di tujuh kelurahan di Kota Palu sebagai wilayah intervensi.
“Meskipun baru tujuh kelurahan, kami berharap ini bisa menjadi model yang direplikasi ke wilayah lainnya. Kami juga melibatkan unsur dewan adat untuk menjajaki kolaborasi dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menekan angka perkawinan anak di Kota Palu,” tutup Riki.
Pemerintah Kota Palu menyambut baik inisiatif tersebut dan berharap kolaborasi lintas pihak ini dapat semakin memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Palu sebagai kota yang ramah anak dan bebas dari kekerasan berbasis gender. (*)
