Palu, SatuSulteng.com – Wali Kota Palu diwakili oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Palu, dr. Royke Abraham, memimpin jalannya Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kota Palu, pada Selasa (10/12/2024).
Rapat tersebut berlangsung di Aula Kantor Camat Palu Selatan, dihadiri oleh berbagai pihak lintas sektor yang terlibat dalam upaya percepatan penanganan stunting.
Dalam arahannya, Kadis dr. Royke Abraham menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih kuat antar pihak untuk menangani permasalahan stunting secara komprehensif.
“Tim percepatan penurunan stunting berperan strategis, sehingga perlu memperkuat kemitraan lintas sektor,” ujar Kadis.
Kadis menjelaskan bahwa penanganan stunting harus dilakukan secara simultan dan terpadu karena masalah ini tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan aspek sosial dan ekonomi.
Sebagai langkah konkret, Kadis dr. Royke meminta pihak-pihak terkait untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting, dimulai dari calon pengantin hingga ibu menyusui, guna memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi mereka.
“Penanganan stunting dimulai dari 1.000 hari pertama kehidupan. Maka berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah untuk melakukan intervensi supaya gizi calon pengantin, ibu hamil, dan bayi terpenuhi sesuai standar kesehatan,” jelas Kadis.
Pemkot Palu juga telah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai langkah percepatan intervensi terhadap keluarga sasaran.
TPK ini menjadi ujung tombak dalam memastikan intervensi gizi dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.
Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dari Kementerian Kesehatan, tren stunting di Kota Palu dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan positif.
Pada tahun 2021, angka stunting tercatat sebesar 23,9 persen, meningkat menjadi 24,7 persen pada 2022, namun berhasil turun signifikan menjadi 22,1 persen pada 2023.
Sementara itu, data elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) menunjukkan penurunan angka stunting dari 7,9 persen pada 2021, menjadi 6,19 persen pada 2022, dan stabil di angka 6,16 persen pada tahun 2023.
“Stunting adalah masalah yang kompleks, maka langkah penanganan harus dilaksanakan secara strategis, terencana, dan terukur supaya hasil dari intervensi lebih maksimal,” tutup Kadis dr. Royke.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi semua pihak dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kota Palu menuju generasi yang sehat dan berkualitas. (*)
