Palu, SatuSulteng.com – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE bersama sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kota Palu melaksanakan pertemuan dengan para tokoh masyarakat di Kelurahan Silae pada Minggu, 12 Februari 2023 di ruang pertemuan kantor kelurahan setempat.
Dalam arahannya, Wali Kota Hadianto secara garis besar menyampaikan bahwa pertemuan kali ini guna menindaklanjuti hasil pertemuannya bersama masyarakat Silae tahun 2022 sebelumnya.
“Hasil pertemuan itu kita tindaklanjuti dengan rencana anggaran tahun 2023. Alhamdulillah anggaran tahun 2023 sudah ditetapkan,” katanya.
Di samping itu, Ia juga menjelaskan beberapa program yang tidak dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu periode sebelumnya seperti pelayanan bus gratis untuk anak-anak sekolah, penempatan guru mengaji, pembangunan lapangan sepak bola di kelurahan, dan lainnya.
“Dulu gaji RT dan RW itu hanya Rp50 ribu kemudian tunggu bertahun-tahun baru naik Rp150 ribu. Alhamdulillah setelah kita jadi Wali Kota gaji RT dan RW langsung naik Rp300 ribu dan tahun ini kita naikkan jadi Rp500 ribu. Cepat betul naiknya. Karena kita targetkan tahun 2024 sebesar Rp1 juta,” jelasnya.
Selain itu, lanjutnya Ketua RT dan RW juga mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dan beberapa bulan kedepan sudah akan diberikan BPJS Kesehatan gratis, agar para Ketua RT dan RW bisa memeriksakan kesehatannya secara gratis.
Menurutnya begitu banyak program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palu agar masyarakat betul-betul merasakan. Namun demikian, katanya Pemerintah Kota Palu tidak bisa berbuat lebih dari apa yang dilakukan hari ini kalau kemampuan daerah kecil.
“Dulu angkutan sampah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palu itu hanya 18 kendaraan. Bagaimana 18 kendaraan ini baku urus sampah di Kota Palu. Akhirnya masyarakat buang sampah sembarangan dan Kota Palu jadi kota terjorok,” katanya.
Namun demikian, katanya Ia mengungkapkan rasa syukurnya bahwa di tahun ini Kota Palu sudah memiliki 96 unit kendaraan pengangkut sampah.
Begitupun mobil pickup sampah ditargetkan setiap kelurahan mendapatkan empat unit karena dua unit yang ada saat ini belum cukup melayani dengan baik.
“Kota ini harus berubah cepat, tidak boleh hanya begini-begini saja. Mumpung saya masih jadi Wali Kota. Untuk lebih cepatnya hal itu semua itu tergantung dari keadaan keuangan kita. Sumber keuangan daerah itu ada dua yakni pajak seperti PBB dan retribusi seperti retribusi sampah. Untuk para RT dan RW mari dorong masyarakat kita untuk membayar PBB dan retribusi,” ungkapnya. (*/SS1)
