Palu, SatuSulteng.com – Anggota VII DPR RI, Abdul Kadir Karding, membuka secara resmi, sosialisasi Sinergitas BPH Migas dan DPR RI yang dilaksanakan di Hotel dan Resto Kampung Nelayan Palu, Minggu, (12/3/2023).
Dalam sambutannya, Abdul Kadir Karding mengatakan, bahwa pada prinsipnya Komisi VII DPR RI adalah komisi yang membidangi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) termaksud Pertamina, PLN, dan Pertambangan. “Dalam konteks sosialisasi BPH Migas ini, BBM adalah kebutuhan dasar masyarakat, bisa di bayangkan apabila tidak ada pasokan BBM di masyarakat pasti akan terjadi kerusuhan,” ujarnnya.
Ia menambahkan, di Kota Palu saat ini terkenal dengan antrian BBM Solar yang lama, sehingga ia selama empat bulan ia telah melakukan survey di SPBU yang ada, bahwa telah terjadi antian pengisian BBM yang berlangsung lama sekitar 10 sampai 13 jam masyarakat harus mengantri. “Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyaknya waktu yang terbuang, sehingga perputaran roda perekonomian menjadi lambat karena permasalah pendistribusian BBM,” tuturnya.
Ia mengatakan, BPH Migas di dirikan oleh negara sesuai undang-undang untuk melakukan pengaturan sekaligus pengawasan dan penyediaan BBM, sehingga apabila Pasokan BBM disuatu daerah itu kurang maka hanya ada dua pertanyaan yang ditujukan ke BPH Migas yaitu apakah kuotanya kurang atau lebih.
“Kami pelajari di komisi VII bahwa sebenarnya Kuota BBM itu cukup, sehingga masalahnya adalah keluar dari yang berhak untuk mendapatkanya atau lebih di kenal dengan tidak tepat sasaran dalam penyalurannya,” Kata Ketua Ikatan Alumni SMAN 2 Palu ini.
Ia berharap untuk kedepannya setalah acara sosialisasi tersebut, tidak terjadi lagi permasalahan dalam pendistribusian BBM, sehingga BPH Migas mengundang pihak Kejaksaan dan Polri untuk sama-sama mengatur atau mencarikan solusi permasalahan tersebut agar antrian lama dalam pengisian BBM tidak terjadi lagi di Sulawesi Tengah Khususnya di Kota Palu. (SS1)