Touna, Satusulteng.com – Guna mengantisipasi ketersediaan bahan pokok LPG, BBM dan barang strategis lainnya dibulan Suci Ramadhan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439 H Tahun 2018 di Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Touna mengggelar rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Taslim DM. Lasupu, SP, MT, Kamis (31/5/18) sekitar pukul 13.15 Wita diruang rapat kantor Bupati setempat.
Rapat ini turut dihadiri oleh Wakapolres Touna Kompol Muhammad Djufri, SH, Pabung Touna Mayor Infantri David M.L, Asisten I Pemda Touna Ir. Munawar Mapu, Kadis Disperindag Nawat S. Panjili, Se, M.Si, Kasubdivre Bulog Poso Eko Setiahadi, Kasat Reskrim Polres Touna AKP Evry Susanto, SH, S.IK, KBO SatIntelkam AIPDA Elhenson Paramata, Dan Pos AL Touna, OPD terkait serta Pimpinan Perusahaan BUMN.
Dalam kesempatan itu selaku Dinas terkait Kepala Disperindag Touna Nawat S. Panjili, SE, M.Si menyampaikan, bahwa Pemda Kabupaten Touna telah mengedarkan Surat Edaran terkait operasional POM MINI yang sudah marak di Wilayah Kabupaten Touna.
“Terkait Inflasi atau kenaikan harga barang menyebabkan daya beli masyarakat berkurang dan hal tersebut akan meresahkan Masyarakat,” ujarnya.
Sekda Kabupaten Touna Taslim DM. Lasupu, ST, MT, menyampaikan , terkait maraknya Pom mini saat ini, Pemda Kabupaten Touna tidak pernah memberikan izin kepada masyarakat yang menjual BBM dengan Nosel Pom Mini.
“Tentang LPG ukuran 3 Kg adalah Subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu yang saat ini mengalami kelangkaan dan juga harga jualnya cukup mahal harus dicarikan solusinya,” kata Sekda.
Kepala Badan Kesbangpol Hairul Wila SE, menyampaikan, bahwa ada program jangka pendek dan menengah dalam Bulan Ramadhan untuk menyalurkan Bansos ke daerah Pedalaman dan Kepulauan, sehingga Beras yang ada di gudang Bulog harus disalurkan secepatnya sehingga tidak mempengaruhi nilai jual beras di masyarakat.
“Olehnya, dia meminta agar Pihak Sabhandar dapat mengatur operasionalnya Kapal Kecil untuk Transportasi Bansos agar penyalurannya dapat maksimal,” harapnya.
Sedangkan Kadis Sosial Moh. Kusno menyampaikan, bahwa terkait Raskin dan Rastra Tahap Ke II harus disalurkan kepada masyarakat minimal 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1439 H.
“Olehnya, pihak Bulog harus ekstra kerja untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan komplain dari Masyarakat, ” ujarnya.
Menanggapi tanggapan peserta rapat lainnya terkait kelangkaan Gas 3kg Pimpinan Cabang PT. Niferco Berkat Abadi KAHFI selaku distributor LPG menyampaikan, bahwa kiranya Pemda dapat meminta kembali jatah Kuota Kabupaten Touna ke Pertamina PT. Khusus NBA.
“Perlu peserta rapat ketahui bahwa awalnya PT. Niferco menerima jatah 52 LO X 560 = 29.120 tabung Gas ukuran 3 Kg Per Bulannya, namun mulai bulan April 2018 ada pemangkasan sehingga PT. Niferco hanya mendapatkan 36 LO X 560 = 20.160 Tabung Per Bulan dan Pengurangannya berjumlah 8.960 Tabung ukuran 3 Kg / bulan,” jelasnya.
Dia juga meminta kepada pihak Pemda dapat mengadakan Penertiban bersama dengan agen ke Pangkalan-pangkalan terkait dengan harga HET yang sudah ditetapkan dan juga menertibkan Kios yang sudah menjual melebihi batas yang wajar Rp. 30.000 sampai Rp 40.000 / tabung ukuran 3 Kg.
“Pemda juga harus menghimbau dan mengarahkan ASN untuk menggunakan tabung BRIGHT Gas 5,5 Kg Non Subsidi,” katanya.
Sementara itu Kabag Ekonomi Bastian menyampaikan, bahwa hasil koordinasi dengan PT. Asas Mandiri Pratama bahwa adanya pangkalan yang tidak resmi sehingga penyaluran tabung gas kiranya disalurkan kepada Pangkalan yang terdaftar.
“Karena subsudi yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin yaitu tabung Gas ukuran 3 Kg. Jika terjadi penyimpangan artinya ada permainan di lapangan dalam mendistribusikan tabung gas,” tegasnya.
Waka Polres Touna KOMPOL Muhammad Djufri, SH menegaskan, bahwa keberadaan Pom Mini harus punya kriteria karena sangat sensitif menyangkut bahan yang mudah terbakar yang akan di dagangkan.
“Olehnya, harus dilakukan penertiban terhadap Pom Mini sebelum terjadi permasalahan yang lebih besar,” pintanya.
Dia mengatakan, terkait SPBU Batampolo agar tidak lagi memberikan BBM Subsidi kepada yang tidak memiliki Rekomendasi.
“Karena saatini para pelaku penimbun BBM bersubsidi dari Kelurahan Bailo telah berpindah ke SPBU Batampolo untuk melakukan kegiatan BBM Ilegal sehingga dikhawatirkan terjadinya gesekan antara Bailo dan Pusungi,” terangnya.
Wakapolres menambahkan, terkait masalah sembako bahwa telah dilakukan monitoring dilapangan oleh Personil Polres Touna yang telah di Sprinkan.
“Olehnya, diaharapkan agar Bulog jangan ada alasan dalam penyaluran Bansos kepada masyarakat miskin,” tambahnya.
Sebagai pimpinanan Rakoor itu, Sekda Touna Taslim DM. Lasupu, ST, MT memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Waka Polres Touna, Pabung serta para peserta rapat terkait tanggapan yang telah disampaikan sehingga Pemda Kabupaten Touna dapat mencari Formulasi terbaik dalam menyikapi permasalahan yang ada.
“Tujuannya agar masyarakat bisa mendapatkan dengan mudah dan terjangkau segala keperluannya,” ujarnya.
Dia meminta kepada pihak SPBU harus selektif dan tidak boleh sembarangan menyalurkan BBM baik Industri maupun Subsidi. Dalam pelayanan Pihak SPBU harus maksimal dan mengutamakan Pengisian terhadap Kendaraan Bermotor.
“Contohnya, terkait stok BBM khususnya Solar sebanyak 8 Ton perhari tidak mencukupi kebutuhan masyarakat khususnya pemilik Kapal Laut yang akan beroperasi membawa penumpang dan barang ke wilayah Kepulauan,” tutupnya.(yaya).
