India, Satusulteng.com – Pemerintah Kota Palu berbagi praktik baik dalam pembangunan inklusif pada lokakarya regional bertajuk “Cross-Asian Dialogue on Rural Development: Asia’s Shared Challenges and Opportunity” yang berlangsung di Universitas Nalanda, Bihar, India, 7-11 Desember 2024.
Lokakarya yang diselenggarakan Sasakawa Peace Foundation (SPF) Jepang ini mengundang perwakilan dari beberapa negara Asia, yakni Jepang, Thailand, Iraq, Filipina, Indonesia, dan tuan rumah India. Kegiatan dilaksanakan untuk memetakan tantangan serta berbagi praktik baik atas upaya yang telah dilakukan di berbagai negara terkait pembangunan pedesaan.
Indonesia diwakili tiga sektor, yakni akademisi Muchamad Indrawan (Peneliti Universitas Indonesia), Organisasi Non-Pemerintah Siti Kholisoh (Managing Director Wahid Foundation), dan perwakilan pemerintah Ardin dari Pemerintah Kota Palu.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Palu menyampaikan tiga isu penting yang relevan dengan pembangunan kelurahan dan kota secara menyeluruh, yakni ketangguhan bencana, Musrenbang Inklusi, dan program Social Solidarity Economy (SSE).
Terkait ketangguhan bencana, Ardin memaparkan pengalaman Kota Palu yang berada di jalur sesar Palukoro dan terdampak gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi pada September 2018. Pengalaman tersebut menjadi pembelajaran untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRBI) melalui langkah struktural dan non-struktural.
“Konsep rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Palu menggunakan pendekatan Build Back Better and Safer, karena bencana dapat terjadi kapan pun dan di mana pun. Jika tidak siap, maka semua upaya pembangunan daerah akan hancur seketika,” jelasnya.
Mengenai Musrenbang Inklusi, Pemerintah Kota Palu melakukan inisiatif strategis untuk menjangkau kelompok rentan dalam penyerapan aspirasi perencanaan pembangunan. Sejak 2024, telah disiapkan alokasi anggaran khusus untuk mengakomodir usulan kelompok rentan.
“Pada 2026, usulan yang terakomodir mencapai Rp1,6 miliar. Pemanfaatan alokasi ini sepenuhnya didiskusikan oleh kelompok rentan dengan didampingi fasilitator,” ujarnya.
Fasilitator juga membantu dalam penginputan usulan ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan mengawal usulan tersebut hingga terakomodir dalam program pembangunan.
Isu terakhir berkaitan dengan pengembangan konsep Social Solidarity Economy (SSE) yang dikembangkan Pemkot Palu berkolaborasi dengan SPF sejak 2023 dan mitra lokal Yayasan Sikola Mombine. Fokus pengembangan SSE di Kota Palu pada koperasi dan UMKM perempuan serta penyandang disabilitas.
Program yang telah berjalan mencakup pembuatan modul audio video marketing digital bagi penyandang tuli, pemagangan penyandang disabilitas di Industri Kecil Menengah (IKM), serta sinkronisasi dengan program lain yang telah berjalan. Saat ini sedang disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang akan menjadi panduan intervensi program hingga 2030.
“Dalam konteks pembangunan inklusif, tidak cukup hanya dengan pembangunan ekonomi, namun sedapat mungkin pembangunan ekonomi tersebut berdampak sosial dan lingkungan,” terangnya.
Penyampaian praktik baik dari Kota Palu disambut baik oleh peserta workshop dan menjadi sesi berbagi yang dapat menguatkan upaya masing-masing negara dalam pembangunan daerah, termasuk desa. Semangat Kota Palu untuk #movetogether pun terkirim kepada negara-negara Asia. (*)
