Palu, SatuSulteng.com – Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, SE., M.A.P., menghadiri Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang digelar di Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (23/07/2025).
Kegiatan ini dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Tengah dan kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah tahun 2025.
Rapat koordinasi tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Reny menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan utama pembangunan nasional, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah.
Penanggulangan kemiskinan, lanjutnya, menjadi target penting dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025–2029.
“Dalam lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah memang menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten, meskipun sempat terdampak pandemi. Pada tahun 2024, berhasil ditekan menjadi 11,04 persen, termasuk penurunan tertinggi secara nasional. Namun, angka ini masih tergolong tinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia,” ujar Wakil Gubernur Reny.
Selain kemiskinan, isu stunting juga menjadi perhatian utama. Berdasarkan data tahun 2024, prevalensi stunting di Sulawesi Tengah berhasil turun sebesar 1,1 persen menjadi 26,1 persen.
Namun, angka ini dinilai masih cukup tinggi, sehingga memerlukan kerja keras lintas sektor untuk penanganannya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah pusat telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 mengenai optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Melalui DTSEN, diharapkan data sosial ekonomi dapat terintegrasi, akurat, mutakhir, dan menjadi dasar kebijakan penyaluran program perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran.
Pemerintah juga telah meluncurkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (Stranas P3S) tahun 2025–2029, yang menargetkan prevalensi stunting nasional turun menjadi 14,4 persen dan di Sulawesi Tengah menjadi 18,0 persen pada 2029.
Wakil Gubernur Reny menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat upaya melalui berbagai program prioritas “9 Berani” seperti Berani Sehat, Berani Sejahtera, Berani Cerdas, dan lainnya, yang menyasar penyebab kemiskinan dan stunting baik dari sisi kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
“Upaya ini tidaklah mudah. Kita harus mampu memanfaatkan anggaran dengan sinergi, memastikan program yang tepat sasaran, serta mengoptimalkan peran perangkat daerah hingga tingkat desa,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kualitas data kasus stunting yang valid dan akurat, terutama di tingkat puskesmas, agar intervensi benar-benar menjangkau kelompok sasaran.
Sinkronisasi data antara puskesmas dan pemerintah desa pun menjadi hal krusial, termasuk pemutakhiran data sasaran balita dan penguatan peran tenaga pendamping gizi.
Lebih lanjut, Wakil Gubernur Reny menekankan perlunya komitmen kuat kepala daerah dan perangkat daerah serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan agar program berjalan efektif dan memberi dampak nyata.
“Semoga rapat koordinasi ini dapat mensinergikan program penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kita juga menyambut baik penandatanganan status kemandirian desa sebagai bagian penting percepatan pengentasan kemiskinan,” pungkasnya. (*)
