Palu, SatuSulteng.com – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE secara simbolis menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) Tahun Anggaran 2024 yang diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, pada Selasa (27/05/2025).
Dalam penyerahan LKPD tahun anggaran 2024 kali ini, Pemerintah Kota Palu memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Kegiatan yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah tersebut turut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, termasuk para bupati dari kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.
Dalam sambutannya, Wali Kota Hadianto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK atas proses pemeriksaan yang telah dilakukan secara menyeluruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, mulai dari proses audit hingga penyerahan laporan hasil pemeriksaan.
“Pada kesempatan kali ini, kami para kepala daerah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPK atas proses pemeriksaan laporan keuangan yang telah dilakukan. Tentunya masih ada beberapa catatan yang kami terima, namun kami yakini bahwa ini adalah bagian dari upaya BPK dalam mengawal dan memperbaiki pengelolaan keuangan di seluruh daerah,” ungkap wali kota.
Menurut wali kota, hasil temuan yang disampaikan BPK merupakan bentuk kontribusi nyata dalam mendorong perbaikan berkelanjutan demi tercapainya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan opini yang diberikan.
“Kita semua mengetahui bahwa opini yang diberikan BPK menjadi cerminan atas sistem pengendalian keuangan yang telah berjalan baik. Demikian pula dengan pelaksanaan aturan dan kelengkapan dokumen, semua itu telah dilaksanakan secara tertib hingga menghasilkan opini wajar,” tambah wali kota.
Menutup sambutannya, Wali Kota Hadianto berharap agar BPK tetap menjadi mitra strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
“Kami berharap BPK terus melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta terus menjadi mitra yang kuat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” tutup wali kota. (*)
