Palu, SatuSulteng.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, masuk dalam Zona Hijau (Kategori Tertinggi) pada penganugrahan penilaian predikat kepatuhan standar Pelayanan Publik Tahun 2023 Oleh Ombudsman RI, kamis (14/12/2023) di Jakarta.
Penilaian tersebut dilakukan terhadap 25 Kementerian, 14 Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, 98 Pemerintah Kota, dan 415 Pemerintah Kabupaten di seluruh Indonesia. Terdapat peningkatan jumlah penyelenggara layanan yang masuk zona hijau atau memperoleh opini kualitas tertinggi dan tinggi di 2023 dibandingkan dengan 2022.
Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, SE saat di temui di ruang kerjanya mengatakan, Pemkot sangat bersyukur masuk ke zona hijau yang mana sebelumnya dinyatakan merah, namun saat ini tidak dinyatakan kuning tetapi langsung hijau.
“Kita bersyukur, berarti para pegawai kita sudah bekerja baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Hadianto menambahkan, sesuai dengan 53 program pemerintah kota, Penerapan ISO pelayanan Publik di semua instasi dilakukan pelatihan ISO sehingga pelayanan pemerintah sekarang sudah masuk zona hijau.
“Ini berarati semua pegawai sudah bekerja keras, seperti lalu pegawai kita di kelurahan tidak jelas kapan masuknya kadang jam 9.00 atau jam 10.00 masih tutup kantornya, sekarang jam 7.30 pagi palayanan sudah jalan dan sudah cepat,” imbuhnya.
Ia mengatakan, masyarakat mengadu atau mengeluh tentang Puskesmas, sekarang ini langsung direspon, karena memang pemerintah mengharapkan pelayanan seperti itu.
“Saat pertemuan bersama Kelurahan saya bilang untuk kedapannya bukan masyarakat yang mengikuti standarnya Pemerintah, tetapi Pemerintah yang mengikuti standarnya masyakarat. Jadi masyarakat sekarang hurus kita naikan standarnya, supaya siapa pun menjadi Walikota maka standar masyarakat itu yang harus di ikuti dan standar itu tidak turun dan akan naik terus,” katanya.
Untuk itu, ia berharap semua Aparat Pemerintah Kota agar terus meningkatkan perhatian dan pelayanannya kepada masyarakat, sehingga masyarkat betul-betul terlayani semakin merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka. (SS1)
