Palu, Satusulteng.com – Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sulawesi Tengah (Sulteng) yang berjumlah puluhan mahasiswa ini menyuarakan aspirasinya di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi,dan Mapolda Sulteng,Rabu(20/4) dengan tuntutan agar tampal batas lahan Taman Nasiona Lore Lindu (TNLL) dan desa dongi-dongi segera terselesaikan.
Bahkan FPR meminta pihak kepolisian bertangung jawab atas penembakan petani dongi-dongi. Koordinator Lapangan (Korlap) Irfan mengatakan jumlah kaum tani di Indonesia ada sekitar 65 persen,dan rata-rata dan merata hanya menguasai lahan 0,5 Hektar dan sisanya semua dimiliki oleh investor asing sebanyak 190 Hektar.
“Dari pengusaan tersebut menimbulkan gejolak rakyat yang dimana mempertahankan lahanya yang akan di rebut oleh investor asing dan kemudian hal ini menimbulkan tingkat kekerasan terhadap petani termasuk penembakan dan kriminalitas terdapat ada sekitar 14 orang petani dongi-dongi yang tertembak dan 103 orang yang luka,padahal mereka hanyalah akan melakukan aski memperingati hari ketiadaan tanah Internasonal tanggal 29 Maret 2016.”Katanya
Lanjut Mahasiswa Unisa Pau yang tergabung dalam aksi tersebut Umang menegaskan agar DPRD Provinsi bisa secepatnya melakukan tindakan bersama Polda Sulteng untuk bertangung jawab atas apa yang telah terjadi kepada para petani yang berada di desa Dongi-Dongi.
“Saya hanya meminta agar DPRD bersama Polda bertangung jawab dengan apa yang sudah terjadi menimpa para kaum tani di desa Dongi-dongi,bahkan DPRD harus melakukan Hearing terkait permasalahan batas dan masalah lainya,untuk itu DPRD harus segera mengunjungi lokasi desa Dongi-Dongi.”Ucapnya
Anggota Komisi C DPRD Provinsi Sony Tandra yang menyambut para aksi tersebut menjelaskan bahwa DPRD dalam hal ini menyambut baik dengan apa yang sudah di aspirasikan kepada lembaga rakyat,namun dirinya masih akan berkoordinasi kepada intansi yang terait dengan masalah batas lahan TNLL dan desa Dongi-Dongi,juga rencana meakukan hering tersebut.
“Saya akan uapayakan aspirasi ini,dan kami masih akan berkoordinasi kembali dengan intansi terkait yang menangani persoalan ini,kalau untuk Hearing saya coba berdiskusi dalam Rapat Badan Musyawarah (Banmus) nantinya.”Jelasnya. (eky)
