Palu, SatuSulteng.com – Walikota Palu, H. Hadianto Rasyid, S.E menerima Ketua TPP PKK Kota Palu Diah Puspita, S.AP, Dinas, BP3A Kota Palu, BP2KB Kota Palu, dan BKKBN Sulteng guna membahas program Kota Ramah Keluarga.
Pertemuan yang juga dihadiri Sekda Kota Palu Irmayanti, S.Sos, M.M, bertempat di ruang kerja Walikota Palu pada Senin 06-02-2023 pukul 12.30 Wita.
Pertemuan tersebut juga sekaligus menyampaikan hasil pertemuan pada pelatihan program Kota Kita Ramah Keluarga yang digagas oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bekerjasama dengan Yayasan DEMI KITA di Kota Bogor pada Selasa(21/1/2023) lalu, Kota Palu masuk dalam kategori 9 kota di Indonesia yang menjadi percontohan kota ramah keluarga.
Maka dari itu, sebagai bentuk lanjut terkait program tersebut, PKK bersama Dinas Kesehatan, BP3A, BP2KB, dan BKKBN melakukan audiensi bersama Walikota Palu untuk membahas sekaligus meminta saran terkait tindak lanjut dari program tersebut.
Adapun indikator daripada program Kota Ramah Keluarga itu yakni terkait penurunan angka perceraian, penurunan angka pernikahan anak, penurunan angka kekerasan pada anak, terpenuhinya hak-hak anak, dan penurunan angka stunting.
Walikota Palu pun menyambut positif program kerja yang dicanangkan tersebut, ia pun berharap agar program tersebut benar-benar direalisasikan dengan indikator-indikator yang jelas, demi mengetahui capaian targetnya.
“Saya mau betul-betul diterapkan dan dilaksanakan, dan kemudian yang menjadi indikator-indikator capaian itu harus jelas, untuk mengetahui apakah target kita itu untuk menjadikan kelurahan menjadi keluarga yang ramah itu terpenuhi atau tidak, dan kapan target keterpenuhannya itu, jangan hanya mencanangkan lalu kemudian tidak dikawal,” tandas Walikota Palu.
Namun, dalam program Kota Ramah Keluarga tersebut, Walikota Palu menyarankan untuk menargetkan final projek ke beberapa kelurahan terlebih dahulu, agar lebih mudah tercapai dengan maksimal.
“Jelas seluruh kelurahan pasti harus, hanya saja harus ada yang menjadi final project, karena jika tidak ada maka tidak akan ada yang bisa difokuskan, entah lima kelurahan, karena kita berbicara tentang serapan atau alokasi penguatan yang akan kita kawal, jika langsung semuanya akan sulit, kemudian dari lima kelurahan itu berhasil, baru bergeser. Makanya perlu target waktu pencapaiannya dan indikator-indikator penilaiannya itu seperti apa harus jelas ukurannya,” tambah Walikota Palu.
Bahkan, Walikota Palu menyarankan untuk tidak hanya berhenti pada beberapa OPD tersebut, melainkan dapat bekerjasama dengan dinas-dinas lain yang dianggap memiliki tujuan yang sama dengan program tersebut demi memaksimalkannya. (*/SS1)
