Kuswandi, Apa kabar Program Desa Berdering Kab.Morowali?

Morowali, Satusulteng.com – Program Desa BERDERING apa kabar mu saat ini ?? Dari kesekian banyaknya program TPS (Tuntas berkelanjutan Percepatan Pembangunan Sejahterah) mandiri yang menjadi andalan pemerintah Kabupaten Morowali provinsi Sulawesi Tengah menurut Kuswandi selaku Anggota DPRD Kab. Morowali dari Partai NasDem hingga saat ini tidaklah tampak keseriusan terhadap pelaksanaan bentuk kegiatan-kegiatan dalam program eksekutif untuk tahun 2017. Ungkapnya senin 16/10/2016.

Salah satunya Program Pembangunan tower menara telekomunikasi yang jelas-jelas sangat diharapkan dapat menjangkau komunikasi kita selaku wakil rakyat ataupun pejabat daerah ini dengan masyarakat yang berada di wilayah-wilayah terpencil atau yang masih jauh dari akses, hal semacam ini seakan tidak menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan, padahal itu merupakan program yang sudah tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Morowali. Dan jika program ini terlaksana dengan baik jelas komunikasi dan koordinasi terkait dengan berbagai permasalahan ataupun perkembangan pembangunan dapat diketahui oleh jajaran pemerintah ditingkat Kabupaten dengan cepat sehingga dapat dengan segera pula di sikapi, direspon dan ditindaklanjuti dengN meninjau langsung ke wilayah-wilayah yang terpencil tersebut tentunya.

Ada hal yang berbanding terbalik jika dilihat dari sisi penganggaran setelah dievaluasi, dimana ternyata banyak program kegiatan yang tidak termuat di dalam RPJMD akan tetapi justru mendapatkan porsi anggaran prioritas untuk itu.

Untuk itu dalam rangka demi mewujudkan Program Desa Berdering seperti yang di inginkan maka kami dari Fraksi NasDem menantang Pemerintah Kabupaten Morowali untuk memprioritaskan dan hal itu memang sudah seharusnya menjadi prioritas dan mendesak agar program tersebut dilaksanakan pada tahun 2017.

Bagi masyarakat Kabupaten Morowali saat ini hal itu dibutuhkan dan janganlah lagi kita sebagai pemerintah daerah ini beralasan bahwa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan jaringan komunikasi adalah sepenuhnya Menjadi tanggung jawab pihak swasta dan tidak boleh di anggarkan dengan menggunakan dana APBD. Menurut saya itu pendapat yang salah dan sesat dan harus di ubah pola seperti itu demi mewujudkan pelayanan yang memadai dan sudah seharusnya mendekatkan akses pelayanan bagi masyarakat secara merata dan meluas. Ada begitu banyak cara mewujudkan itu. Ujar Andi (sapaan akrabnya). (Lia Somba)

1,402 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Facebook Comments