img

Brayyen S

| Palu

| 26 September 2013 - 20:47 WITA

35 tahun lalu, Kota Palu ditetapkan sebagai salah satu daerah di Sulteng. Lewat perjalanan yang panjang, kini wilayah lembah Palu maju pesat hingga ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) oleh pemeringan pusat.


Bagi masyarakat Kota Palu, tentu tidak banyak yang mengetahui sejarah berdirinya kota kebanggaan ini. Makanya, lewat tulisan ini kami dari redaksi satusulteng.com akan memaparkan sejarah singkat berdirinya Palu sebagai bagian dari NKRI.


Kota Palu sebagai ibu kota Sulawesi Tengah pada masa pemerintahan kolonial Belanda merupakan sub wilayah (Onder Afdeling) dari Donggala dan sebagai wilayah (Afdeling) Sulteng (Midden Celebes).

 

Sebagai Onder Afdeling, Palu terdiri dari Lanschap Palu yang meliputi Distrik Palu Timur, Distrik Palu Tengah, dan Distrik Palu Barat.  Selain Lanschap Palu wilayah Onder Afdeling juga meliputi Lanschap Kulawi dan Lanschap Sigi Dolo.


Kota Palu terbentuk atas terjadinya pengalihan pusat pemerintahan dari Donggala ke Palu pada tahun 1950. Berdasarkan Undang-Undang nomor 44 tahun 1950, dan wilayah Sulawesi Tengah berkedudukan di Poso,  sedang Palu menjadi tempat dimana kedudukan kepala pemerintahan negeri setingkat wedana. Palu menjadi ibu kota Karesidenan pada tahun 1957.


Setelah pembentukan Tingkat 1 Sulteng, Kota Palu kemudian menjadi wilayah administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1978. Saat ini Kota Palu sebagai ibu kota Sulteng memiliki delapan kecamatan, yakni Kecamatan Palu Utara, Palu Timur, Palu Barat, Palu Selatan, Ulujadi, Tatanga, Mantikulore dan Tawaeli.


Dengan jumlah penduduk 372,336 jiwa, Palu memiliki potensi Sumber Daya Alam yang sangat besar, seperti beberapa potensi komoditas primadona sekaligus merupakan potensi investasi Kota Palu, semisal perkembangan komoditas Rotan, Bawang Goreng, Batik Bomba, Rumput Laut, Kayu Ebony, Coklat (cocoa), Pertambangan, Virgin Coconut Oil (VCO) dan pengolahan Tepung Kelapa.


Geliat pembangunan dan beberapa pencapaian program pemerintah berhasil diraih oleh jajaran Pemkot Palu dibawah kepemimpinan H Rusdy Mastura sebagai Walikota Palu dan H  Andi Mulhanan Tombolotutu sebagai Wakil Wali kota Palu.


Pada tahap lanjutan program pembangunan saat ini, Palu terus melakukan pembenahan kearah perbaikan infrastruktur industry dan  pengembangan kawasan industri terlebih pasca ditetapkan Kota Palu sebagai kawasan ekonomi khusus  di Indonesia. Optimalisasi birokrasi yang berorientasi entrepreneurship, memperkuat industri pendukung pariwisata dalam mengembangkan lembaga pendidikan berbasis kompetensi dan memperkuat networking.


Pembangunan perekonomian Kota Palu menunjukkan kemajuan yang berarti.  Hal ini ditunjang oleh perbaikan makro ekonomi Kota Palu. Kurun waktu empat tahun terakhir pertumbuhan perkembangan ekonomi menunjukkan  angka pertumbuhan sebesar 9,44 persen. Pada tahun 2011 dan 2012 naik menjadi 9,61 persen dengan total PDBR atas dasar harga berlaku saat ini sebesar 8.283.620 juta rupiah.


Indikator ini memperlihatkan bahwa serangkaian kebijakan mendasar yang telah digariskan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja sektor-sektor ekonomi telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam pembangunan di Kota Palu.


Prestasi Kota Palu melalui pencapaian program pembangunan dan upaya mengembangkan potensi komoditas investasi lokal semakin terlihat dengan adanya perhatian pihak investor lokal maupun mancanegara. Mereka bermitra dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan sektor jasa guna mendukung program pemerintah dalam upaya menciptakan lapangan kerja.


Tidak itu saja, program pembangunan oleh Walikota Palu kini lebih diarahkan pada upaya mengurangi angka kemiskinan kota atau yang lebih lazim oleh Pemkot menyebutnya dengan program Zero Poverty. Beberapa implementasi program pemerintah daerah dalam hal pencapaian Zero Poverty terlihat dari program pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar gratis bagi kaum dhuafa.


Pengelolaan tata pemerintahan yang dilaksanakan di Kota Palu tidak hanya dinilai dari pencapaian prestasi oleh semua SKPD lingkup Pemkot. Secara menyeluruh tata pengelolaan keuangan daerah Kota Palu kian menunjukkan prestasi, ketika pada 30 Mei 2013 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  Republik Indonesia melalui kantor perwakilan Sulawesi Tengah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palu tahun 2012.


Sejarah perkembangan pembangunan di Kota Palu memang tidak lepas dari peran sosok pemimpin daerah yang saat ini tercatat telah  tujuh kali pergantian kepemimpinan. Adapun urutan secara lengkap pejabat Walikota Palu sejak terbentuknya Kota Administratif sampai dengan sekarang adalah

1. Drs H Kiesman Abdullah
Wali kota Administratif pertama masa jabatan terhitung mulai tanggal 27 September 1978 s.d 30 Oktober 1986


2. Drs Syahbudin Labadjo
Wali Kota Administratif kedua masa jabatan terrhitung mulai tanggal 30 Oktober 1986 s.d 18 April 1994


3. Rully A Lamadjido SH
Wali Kota Administratif ketiga masa jabatan terhitung18 April 1994 s.d 12 Oktober 2000


4. H Baso Lamakarate dan Suardin Suebo SE
Wali Kota Palu ke empat dan Wakil Wali Kota Pertama, ,masa jabatan terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2000 s.d 24 Mei 2004


5. H. Suardin Suebo SE
Wali Kota Palu kelima, masa jabatan terhitung mulai tanggal 24 Mei 2000


6. H. Rusdy Mastura dan H Suardin Suebo SE
Wali Kota Palu ke enam dan wakil Wali Kota Palu ke dua kedua, masa jabatan terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2005 s.d tahun 2010


7. H Rusdy Mastura dan H Andi Mulhanan Tombolotutu SH
Wali Kota Palu ke tujuh dan Wakil Wali Kota ketiga, masa jabatan terhitung mulai tanggal 12 Oktober s.d sekarang.

(Sumber: Humas Pemkot Palu dan diulas oleh Tim Redaksi satusulteng.com)



Berita Lainnya

Back to Top